Menhan Pastikan Patroli Bersama Tiga Negara Dimulai Bulan Ini

Jakarta- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memastikan bahwa patroli bersama di wilayah perairan Filipina yang akan dilakukan tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia akan dilakukan bulan Juli ini. Namun, dia belum dapat memastikan kapan waktu pasti patroli laut tiga negara itu akan dilakukan.

"Mudah-mudahan bulan ini sudah dimulai (patroli bersama)," kata Ryamizard yang ditemui usai silahturahmi dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (6/7).

Menurut Ryamizard, perlu latihan bersama terlebih dahulu sebelum melakukan patroli bersama tiga negara, sebagaimana telah disepakati oleh Menteri Pertahanan masing-masing negara.

"Latihan dulu. Tidak bisa tiba-tiba (patroli). Babak belur nanti. Tahap, tahapnya harus ada. Baru kita (patroli bersama)," ungkap Ryamizard.

Sementara itu, terkait upaya pembebasan tujuh orang Anak Buah Kapal (ABK) yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), Ryamizard mempercayakannya kepada otoritas keamanan Filipina.

Dia memaparkan telah ada janji dari Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina yang baru untuk melakukan upaya pembebasan terhadap tujuh orang ABK tersebut.

"Hari Senin (4/7), (7 ABK) dalam keadaan baik. Saya berkoordinasi terus dengan Menhan (Filipina) yang baru. Menhan yang baru (mengatakan) tenang saja, Pak Ryamizard tidur enak saja, dia bilang begitu. Kita akan meningkatkan operasi di sini," ungkap Ryamizard.

Menurut Ryamizard, Filipina sudah mengerahkan sekitar 6.000 sampai 7.000 pasukan dan intelijen guna menumpas kelompok bersenjata di negaranya dan membebaskan tujuh WNI yang menjadi tawanan.

"Kita serahkan dululah kepada pemerintah Filipina. Mereka sudah kerahkan pasukannya dan intelnya 6.000-7.000. Kita percayakan dulu," ujarnya.

Namun, Ryamizard memastikan bahwa dirinya akan terus memantau upaya pembebasan sandera yang dilakukan pihak keamanan Filipina.

"Saya minta tiap hari diberikan laporan sama mereka. Tetapi, (7 ABK) dalam keadaan baik semua. Kita monitor saja (upaya pembebasan). Kita tidak boleh ikut campur. Kita percayakan saja yang punya rumah," paparnya.

Beberapa waktu lalu, Ryamizard menegaskan bahwa telah ada kesepakatan antara menteri pertahanan Indonesia, Filipina dan Malaysia yang isinya jika kembali terjadi penyanderaan terhadap WNI maka TNI bisa masuk untuk melakukan upaya pembebasan.

"Kami sudah sepakat. Kalau nanti ada penyanderaan lagi, kami boleh masuk," kata Ryamizard awal pekan lalu.

Tetapi, lanjut Ryamizard, kesepakatan tersebut belum bisa menjadi dasar TNI melakukan operasi di wilayah Filipina. Hal itu, dikarenakan belum adanya aturan yang merincikan mengenai standar prosedur operasi yang harus diterapkan. Selain itu, dalam konstitusi aturan yang berlaku di Filipina memuat perihal larangan militer asing masuk ke negara mereka.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah mengakui adanya penyanderaan terhadap tujuh ABK asal Indonesia di perairan wilayah Filipina.

Retno mengatakan penyanderaan terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap pada 20 Juni 2016, yaitu pada sekitar pukul 11.30 dan pukul 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. Pada saat penyanderaan, kapal membawa 13 ABK, namun hanya tujuh ABK yang disandera sedangkan enam ABK lainnya dibebaskan.

"Saat ini enam ABK yang dibebaskan dalam perjalanan membawa kapal tug boat Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152 menuju Samarinda," kata Retno.

Penyanderaan ini adalah untuk ketiga kalinya melibatkan WNI, untuk itu, Retno mendesak agar Pemerintah Filipina bisa memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak menganggu kegiatan ekonomi di kawasan sekitarnya. Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia siap memberikan kerja samanya.