Kemkes: Kasus Vaksin Palsu Tak Pengaruhi Animo Masyarakat

Jakarta - Kasus peredaran vaksin palsu yang terungkap oleh Bareskrim baru-baru ini diakui cukup meresahkan masyarakat. Meski begitu, animo masyarakat untuk melakukan imunisasi bagi anak-anaknya ternyata tidak berkurang.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Mohammad Subuh, mengatakan, pascaterungkapnya penyebaran vaksin palsu, Kemkes melalui dinas kesehatan melakukan pemantauan terhadap imunisasi di pusat pelayanan imunisasi di sebagian besar daerah. Dari pemantauan tersebut ditemukan animo masyarakat untuk imunisasi tidak berkurang.

"Dari absensi dinas kesehatan di 70 persen kabupaten dan kota di Indonesia, ternyata kunjungan imunisasi di pusat pelayanan imunisasi stabil baik sebelum maupun sesudah kasus vaksin palsu. Artinya memang 90 persen vaksinasi itu dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah," kata Subuh di sela-sela acara halal bihalal Kemkes, Jakarta, Senin (11/7).

Subuh mengatakan, sejak adanya kasus penyebaran vaksin palsu, pihaknya membuat posko imunisasi yang menyediakan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai imunisasi. Untuk tahap awal, posko ini baru dibangun di DKI Jakarta, dan segera menyusul di sejumlah daerah usai masa lebaran.

"Melalui posko-posko ini kami berharap masyarakat yang masih merasa ragu terhadapi informasi mengenai vaksinasi yang mereka dapat dapat informasi yang benar. Sementara ini ada DKI, daerah lain segera dibangun setelah masa lebaran," kata Subuh.

Subuh kembali menegaskan, pihaknya menjamin vaksin yang disediakan oleh Pemerintah asli dan aman. Pemerintah menjamin delapan vaksin dasar untuk seluruh anak Indonesia. Delapan vaksin dasar lengkap tersebut, ialah polio, campak, hepatitis B, tetanus, pertusis (batuk rejan), difteri, pneumonia, dan meningitis.

Setiap tahunnya Kemkes menyediakan 7,8 juta dosis untuk tiap jenis vaksin bagi sekitar 4,8 bayi baru lahir dan 3 jutaan balita yang tertunda imunisasinya.

"Vaksinasi untuk seluruh anak Indonesia sudah disediakan gratis, tidak pandang bulu dari keluarga kaya atau miskin. Kami juga selalu menjaga pasokan vaksin aman di semua pusat pelayanan vaksinasi milik pemerintah maupun swasta," kata Subuh.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan Bareskrim dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang membuktikan bahwa vaksin yang ditemukan tersebut palsu, dan fasilitas kesehatannya terbukti terlibat.

"Setelah hasil penyidikan selesai dan sudah terbukti, baru kami akan lakukan langkah selanjutnya, termasuk apakah imunisasi ulang maupun menjatuhkan sanksi terhadap fasilitas kesehatan atau oknum yang terlibat," kata Menkes.