Jokowi Enggan Beberkan "Ketidaksesuaian" Antara Penegak Hukum dan Eksekutif

Jakarta - Ada hal yang tidak biasa saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7). Jokowi yang selama ini bersikap terbuka dengan para awak media, kini menutup diri.

Terkesan, Presiden Jokowi enggan mengungkapkan kepada media tentang "ketidakse‎suaian" yang selama ini terjadi di lingkungan pemerintahan, khususnya antar aparat penegak hukum dan kalangan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Saya masih banyak keluhan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti saya akan blak-blakan kalau sudah tak ada media," katanya‎.

Ada lima hal pokok yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh Kapolda dan Kajati. Pertama, terkait kebijakan diskresi. Presiden Jokowi mengatakan kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan dan jangan dipidanakan.

Kedua, tindakan administrasi pemerintahan harus dibedakan, antara pihak yang berniat mencuri dan mana yang berniat nyolong, mana yang itu tindakan administrasi. "Saya kira aturan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas. Mana yang pengembalian, mana yang tidak,"katanya.

Ketiga, kerugian yang dinyatakan BPK masih diberi peluang selama 60 hari. "Ini juga harus diberikan catatan," ujar dia.

Keempat adalah menyangkut kerugian negara. Disebutkan bahwa kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada.

Hal kelima adalah terkait ekspos secara berlebihan di media massa. Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum tidak diekspos ke media massa secara berlebihan sebelum melakukan penuntutan. "Iya kalau salah bener. Kalau nggak salah, bagaimana?," katanya.

Beralasan, jika Presiden Jokowi bersikap tertutup. Bisa jadi, ada sesuatu yang sedang dipikirkan atau‎ akan dilakukan untuk mengubah ketidaksesuaian itu menjadi kesesuaian.

Paling tidak, jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum seiring sejalan untuk mewujudkan harmonisasi dalam penegakan hukum.

Di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi berulang kali berpesan kepada jajaran penegak hukum untuk berdiri di garda terdepan, bersikap profesional, dan menjadi kepercayaan rakyat dalam penegakan hukum.

Presiden juga secara khusus meminta aparat untuk tidak secara berlebihan mempublikasikan ‎kepada publik proses penegakan hukum yang sedang dikerjakan.

Sebaliknya, bagi kalangan pemerintahan, Presiden juga kerap mengingatkan agar menjadi pemerintah yang jujur, berkompeten, dan dipercaya masyarakat.
‎

"Sekali lagi, semuanya harus segaris, semuanya harus seirama sehingga orkestrasinya menjadi sebuah suara yang baik," kata Presiden.
‎

Dia mengatakan, pada era kompetisi saat ini aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan harus bergerak bersama dalam merespons kejadian dan perintah. "Kepolisian dan Kejaksaan Agung betul-betul garis lurusnya ada. Tiap merespons kejadian, merespons perintah yang sudah kita lakukan," kata Presiden Jokowi.