Makin Ditekan, Para Calo Ubah Pola Perdagangan Orang di Pulau Sumba

Tambolaka – Upaya untuk menekan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal terus dilakukan beberapa pemerintah daerah di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, ada saja praktik ilegal yang merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut dilakukan oleh sejumlah kalangan. Salah satunya, para calo rekruitmen melakukannya dengan modus calon TKI mengunjungi sanak keluarga di luar Pulau Sumba.

Demikian salah satu benang merah dalam seminar nasional yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka, Sumba Barat Daya (SBD) di Aula SVD, Tambolaka, Rabu (3/8).

Seminar menghadirkan beberapa pembicara seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, Umbu Habu Peju; Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Bernardus Bulu; Ketua Komisi Keadilan dan Perdamain Keuskupan Weetabula, Romo Edi Redo; dan perwakilan dari Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM); Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI; serta Jaringan Relawan untuk Kemanusian (J-Ruk) Sumba.

Menurut Bernardus Bulu, pemerintah melalui perangkatnya terus memperketat persyaratan bagi yang akan menjadi TKI. Jika semua dokumen persyaratan sudah dipenuhi, silahkan berangkat karena itu merupakan hak orang mencari kerja.
"Salah satu upaya yang intens kami lakukan adalah dengan mengaktifkan satuan tugas (satgas) Pemkab SBD yang terdiri sejumlah instansi terkait. Secara rutin kami turun ke pintu-pintu pemberangkatan di pelabuhan laut maupun udara," kata Bernardus.

Sedangkan Umbu Habu Peju menekankan bahwa pihaknya juga secara tegas melakukan seleksi TKI. Hal itu dilakukan untuk menekan tingkat pengiriman ilegal atau perdagangan orang di Sumba Timur.
"Salah satu contohnya, jika umur belum mencukupi dan masih kurang tiga hari pun kami akan tolak untuk dikirim," kata Umbu Hapu.

Namun, kata dia, para calo TKI mulai mengubah pola rekruitmen dengan menganjurkan kepada para calon TKI untuk keluar dari Pulau Sumba. Langkah tersebut dengan alasan mengunjungi keluarga di luar Pulau Sumba atau dengan alasan melancong ke daerah lain sehingga menyulitkan petugas untuk mencegah.
"Mereka beralasan akan mengunjungi keluarga di Bali atau daerah lain dengan dokumen seadanya, setelah itu melengkapinya di daerah yang dikunjungi. Ini yang kami lihat masih terjadi," kata Umbu Hapu.

Sedangkan Edi Redo menegaskan bahwa pemerintah dan semua pihak terkait harus melihat akar persoalan yang menyebabkan masih tingginya angka perdagangan orang tersebut. Gereja sangat mendorong untuk mencegah perdagangan orang sekaligus menyerukan agar ada solusi terhdap akar persoalannya.

Hal tersebut diakui Bernardus Bulu bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong para pencari kerja mudah tergiur untuk bekerja di daerah lain maupun menjadi TKI di daerah lain.