Pemkot Depok Belum Terima Aduan Terkait Sekolah Negeri Pungut Biaya

Depok-- Pemerintah Kota Depok belum menerima aduan dari orangtua siswa perihal uang pungutan untuk masuk ke sekolah negeri. Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima adanya aduan dari orangtua siswa yang mengeluhkan permintaan uang untuk anak mereka agar diterima di sekolah negeri.

"Jika ada, laporkan kepada kami. Kami siap perkarakan. Nanti akan kami tindaklanjuti dan tentunya akan kami bawa ke ranah hukum jika ada yang berlaku demikian," ujar Pradi kepada SP di Depok, Jawa Barat, Jumat (5/8).

Lebih lanjut diungkap Pradi, dirinya dan Wali Kota Depok Mohammad Idris tetap tegas dan konsisten menjalankan pakta integritas dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adanya pakta integritas merupakan kepastian agar PPDB berjalan jujur dan bersih serta tidak ada jalur titipan.

Diungkapkan, jika memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi PPDB untuk mengeruk keuntungan, maka Pemkot Depok terbuka untuk menerima laporan dan tak segan membawa hal tersebut ke ranah hukum.

"PPDB berlangsung jujur dan bersih. Kalau ada yang tidak diterima di negeri maka bisa di swasta. Kalau mereka adalah anak tak mampu maka kami bisa membantu subsidi untuk biaya sekolah mereka di sekolah swasta yang didanai dari APBD Kota Depok," ujar Pradi.

Diakui Pradi, sekolah negeri di Depok memang masih terbatas. Ke depanm Pemkot Depok akan terus berupaya menambah sejumlah sekolah negeri. "Jadi prioritas kami. Terutama SMA negeri," kata Pradi.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, jika ada fakta bahwa orangtua siswa dipungli, maka orangtua bisa mengadukan kepada DPRD dengan membawa bukti dan tidak hanya sekadar aduan tanpa bukti.

Hendrik menegaskan tidak boleh ada siswa yang tidak bisa sekolah. Semua siswa di Depok harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Sebelumnya beredar kabar bahwa ada SMA negeri di Depok yang memungut biaya masuk sekolah.