Kontras: Sikat Sindikat Narkoba, Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen

Rabu, 10 Agustus 2016 | 10:05 WIB
YS
FB
Penulis: Yeremia Sukoyo | Editor: FMB
Haris Azhar.
Haris Azhar. (Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta - Pemerintah diminta dapat membentuk tim investigasi independen untuk menguak dugaan adanya mafia sindikat narkotika yang melibatkan aparat maupun pejabat tinggi di institusi negara. Jika tidak, maka pengungkapan adanya mafia sindikat narkoba di Indonesia akan kembali menemui jalan buntu.

Seperti diketahui, pasca keluarnya testimoni tereksekusi mati Freddy Budiman yang disampaikan Koordinator Kontras, Haris Azhar, malah berujung pada laporan dari ketiga institusi. Masing-masing dari Kepolisian, TNI dan BNN atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, karena adanya tekanan yang cukup besar untuk tidak meneruskan laporan, masing-masing ketiga lembaga tersebut kini malah membentuk tim khusus untuk menelusuri kebenaran testimoni Freddy Budiman yang disampaikan Haris Azhar.

"Yang terpenting saat ini, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi harus buat satu tim yang independen. Kalau tim khusus hanya dibentuk oleh masing-masing institusinya saja, maka sifat kemafiaannya tidak bisa terbongkar," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, Rabu (10/8) di Jakarta.

Menurut Haris, tim khusus yang dibentuk oleh masing-masing institusi hanya akan bersifat penataan internal saja. Tidak akan ada penyelesaian menyeluruh dalam upayanya untuk membongkar sindikat narkotik di Indonesia.

"Tim khusus yang dibentuk ketiga institusi, buat saya nantinya penataannya hanya ke dalam saja. Harus dibentuk tim investigasi independen yang dimotori pemerintah, dalam hal ini lingkup kepresidenan atau istana," ucap Haris.

Sebelumnya, tereksekusi mati Freddy Budiman menyebutkan keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis narkobanya. Mulai dari pejabat di Badan Nasional Narkotika (BNN), Kepolisian RI, bahkan seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk memuluskan bisnisnya, Freddy juga mengaku telah telah menyuap pejabat tinggi hingga Rp 450 miliar dan Rp 90 miliar demi melancarkan bisnisnya mengimpor dan mengedarkan narkoba di Indonesia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon