DKI Akan Terapkan Rumah Sehat di Pemukiman Kumuh

Jakarta - Untuk menghilangkan pemukiman kumuh, padat dan miskin di Ibukota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merencanakan membuat tiga prototipe bedah rumah yang tidak layak huni. Salah satu prototipe yang sudah dilaksanakan sejak era Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) adalah Kampung Deret, yang programnya sudah dihentikan saat ini.

Lalu prototipe yang saat ini sedang dilakukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama adalah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai tempat tinggal warga yang direlokasi dari bantaran kali atau waduk.

Lalu prototipe ketiga adalah membangun rumah sehat seperti yang pernah dibangun di Kota Blitar, sewaktu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menjadi Wali Kota Blitar.

"Kita sudah punya prototipe yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Masih kita kaji. Apa itu paling bagus untuk penataan kawasan pemukiman kumuh. Atau kita bikin prototipe baru lagi. Paling tidak ada dua atau tiga prorotipe lagi. Sehingga kita mudah mencontohnya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing," kata Djarot seusai memberikan pengarahan pada Kegiatan Rakerda Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Kamis (11/8).

Untuk menentukan prototipe mana yang akan dilaksanakan untuk pembedahan rumah kumuh tak layak huni, Djarot mengatakan akan lebih baik kalau warga diajak berdialog untuk menentukannya. Sehingga saat pelaksanaan tidak mendapatkan tentangan dari warga yang tinggal di pemukiman kumuh.

"Kita ajak ngomong mereka desainnya mau apa. Kan desainnya bisa macam-macam. Kalau di Jakarta tidak bisa satu lantai, bisa dua lantai tapi modelnya macam-macam. Artinya, antara yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda. Bantaran sungai sama perkampungan berbeda," ujarnya.

Djarot sendiri mempunyai keinginan menerapkan rumah sehat untuk penataan kawasan pemukiman kumuh. Dalam pembangunan rumah sehat tersebut, rumah dibongkar menjadi rumah yang layak huni dan sehat. Di antaranya memiliki sanitasi dan MCK (mandi, cuci, kakus) yang berstandar kesehatan nasional.

"Kita bikin itu di Blitar, sampai sekarang sudah tidak ada lagi pemukiman kumuh. Karena kita bangun rumah sehat sampai tuntas, sampai dengan MCK dan sanitasinya. Rumah yang diperbaiki adalah rumah milik warga sendiri. Sementara warga yang tinggal di bangunan ilegal, kita pindah ke rusunawa," jelasnya.

Untuk pembangunan rumah sehat di Blitar, biayanya gotong royong antara pemerintah dan warga. Saat itu, Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan anggaran antara Rp 4 juta hingga Rp 7,5 juta per rumah. Sisanya, swadaya warga.

"Dananya sebagian dari pemerintah, sebagian lagi dari rakyat. Kalau di Blitar, kami menyediakan anggaran Rp 4-7,5 juta per rumah. Tapi dari swadaya masyarakat bisa sampai puluhan juta dalam bentuk barang atau tenaga," tuturnya.

Menurutnya, konsep rumah sehat dapat diterapkan di DKI Jakarta. Bahkan ia menilai konsep rumah sehat dapat mengentaskan pemukiman kumuh, padat dan miskin di Jakarta.

"Yang penting kan semangatnya. Semangat gotong royong. Ya kita harus ajak dialog, lakukan pendekatan dengan warga miskin. Mereka itu bukan obyek loh, tapi subyek," ungkapnya.