KPPOD Minta Pemerintah Awasi Pemangkasan Anggaran di Daerah

Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonami Daerah (KPPOD) bisa memahami lahirnya kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Kebijakan itu muncul karena beban yang dibutuhkan besar sementara pemasukan tidak mencapai target.

"Pemangkasan itu memang menyakitkan tetapi harus diterima. Kebijakan itu memang membingungkan daerah karena dilakukan di pertengahan tahun. Konsekuensinya, banyak proyek yang dibatalkan," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonami Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Kamis (11/8).

Menurut Endi, pihaknya mendukung dilakukannya pemangkasan terutama pada pos biaya operasional pegawai seperti biaya perjalanan dinas, biaya rapat di luar kantor atau di luar kota, dan biaya mengadakan bimbingan teknik (Bimtek).

"Biaya-biaya ini memang cenderung tidak efektif karena lebih pada kegiatan jalan-jalan dari para pengunannya," kata dia.

Namun, Endi mengingatkan, niat itu tidak akan tercapai jika tidak ada kontrol dan pemantauan yang serius serta ketat dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan tetap menganggarkan terhadap biaya-biaya tersebut selama tidak ada pengawasan.

"Kecenderungan yang terjadi di daerah adalah mereka tidak mau memotong biaya birokrasi. Mereka lebih cenderung memotong anggaran untuk publik seperti pembangunan infrastruktur. Karena dengan itu, tidak ada resistensi di internal mereka," ujar Endi.

Dia berharap pemerintah pusat tidak menyerahkan sepenuhnya implementasi dampat dari pemotongan itu ke daerah. Model pemotongan seperti itu tidak mendidik pemerintah daerah untuk efisiensi karena yang dipotong lebih banyak pada biaya publik.

"Ini momen untuk reformasi birokrasi di daerah tetapi harus dikawal. Jangan sampai mereka tetap mengorbankan biaya-biaya untuk masyarakat," tegasnya.