Guru Harus Didukung Dana Pengembangan Kompetensi

Nilai rata-rata guru secara nasional sangat rendah, hanya 42,25 dari skala 100.

Pemerintah diminta untuk mengoreksi diri dan duduk bersama dengan para rektor lembaga penghasil guru di Indonesia untuk memperbaiki kualitas guru yang buruk seperti yang terlihat dari hasil uji kompetensi guru.

"Saya menolak pemerintah yang kerap menyalahkan guru. Kalau mobil hasilnya jelek bisa dikembalikan ke pabrik. Tapi, ini guru mutunya rendah, kenapa gurunya justru yang disalahkan," kata Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarini.

Hasil uji kompetensi awal yang diikuti 281.016 guru menunjukkan nilai rata-rata guru secara nasional sangat rendah, hanya 42,25 dari skala 100. Jika dirinci, hanya guru dari 154 kabupaten/kota yang memiliki nilai di atas 42,25. Sedangkan, guru dari 337 kabupaten/kota memiliki nilai di bawah 42,25.

Retno mengatakan pemerintah harusnya mencari solusi bersama dengan para rektor Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk memperbaiki sistem pengajaran guru, dan tidak begitu saja menyalahkan guru.

"Harusnya LPTK karena lembaga itu yang memproduksi guru, mereka yang orbitkan guru," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga berperan penting dalam mengalokasikan anggaran bagi peningkatan kapasitas guru dengan program yang tepat.

Retno mengatakan anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas.

"Ini tidak ada sinkronisasi, kesannya guru bodoh dan tidak mau belajar. Padahal harusnya guru juga harus didukung," katanya.

Walau pemerintah memang telah menaikkan tunjangan guru, lanjutnya, tunjangan tersebut tentunya digunakan para guru untuk membiayai kebutuhan mereka, bukan untuk melakukan aktivitas peningkatan kapasitas.

"Jadi pemerintah menganggap uang itu menjadi bagian dari peningkatan kompetensi," kata Retno.

Padahal, menurutnya, banyak guru yang menggunakan tunjangan yang didapatnya untuk membiayai anaknya sekolah. Sementara untuk guru-guru yang kaya, mereka menggunakan tunjangannya untuk naik haji.

Menurutnya, kebutuhan hidup yang memaksa para guru terpaksa tidak bisa membiayai diri mereka untuk mengembangkan kompetensi sendiri.

"Mestinya membangun kapasitas ada programnya sendiri. Tap, saat ini tidak ada satu pun program yang jelas," kata Retno.

Pengamat pendidikan Arief Rachman mengatakan, kesalahan pada masyarakat yang punya kultur bahwa menjadi guru bukanlah profesi yang menggiurkan menjadikan profesi guru bukanlah hal yang membanggakan.

"Mindset bahwa profesi guru tidak membanggakan tidak bisa diperbaiki kalau gaji guru di bawah Rp 1 juta," katanya.

Menurutnya, memang susah mengubah mindset bahwa menjadi guru adalah profesi yang bergengsi. "Itu butuh waktu, jadi untuk sementara lebih baik kita bersyukur saja masih ada guru," katanya.

Untuk sementara, katanya, semua pihak harus bekerjasama untuk memperbaiki mutu guru dengan mengorbitkan guru dari murid unggulan. "Kita harus perbaiki mutu mereka dengan anak-anak SMA unggulan harus mau jadi guru," ujarnya.

Arief mengatakan dia turut membantu meningkatkan kualitas guru dengan tetap membina membina guru yang kualitasnya kurang dengan berbagai pelatihan. "Memang susah dan butuh waktu," katanya.