Jaksa Agung: Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Abaikan Peran Perempuan

Jakarta- Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui, peran serta perempuan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia belum mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak. Selama ini peran serta perempuan dalam pemberantasan korupsi masih dipandang sebelah mata.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan peran perempuan. Meskipun sebanyak 93,4 persen pelaku korupsi adalah laki-laki, perempuan masih dianggap lebih jujur, taat aturan, memiliki standard pelaku etis dan kepedulian dibanding laki-laki," kata Prasetyo, Rabu (24/8) di Jakarta.

Menurut Prasetyo, pemberantasan korupsi juga semakin berat tantangannya karena modusnya juga semakin berkembang.
Tindak tanduk korupsi dilakukan secara sistematis dan terencana, bahkan berjemaah. kondisi tersebut menyebabkan upaya penindakan korupsi menjadi semakin panjang dan berkelit.

Kendati demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia walau lambat namun sudah menunjukkan tren positif. Indeks Persepsi korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei dari Transparency International menunjukkan tren positif.

Pada 2013, IPK Indonesia menduduki peringkat 114 dengan skor 32, pada 2014 menduduki peringkat 107 dengan skor 34. Kemudian pada 2015 menduduki peringkat 88 dengan skor 36.

"Indonesia di dalam pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari segenap elemen bangsa. dilakukan secara komprehensif dan holistik. Pemberantasan korupsi jangan dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri," ucap Prasetyo.

Diingatkan Prasetyo, salah satu cara efektif yang bisa dimaksimalkan dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Semuanya pun sudah diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Kemudian juga ada PP No 7 Tahun 2000.