Penanganan Kebakaran Hutan, Kepala BNPB: Reputasi Bangsa Dipertaruhkan

Pontianak - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengajak semua pihak, mulai dari masyarakat, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga kalangan pengusaha, untuk ikut mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab, ujarnya, reputasi bangsa dipertaruhkan jika masalah asap menjadi masalah internasional, karena Indonesia dianggap memberikan kontribusi CO2 terbesar akibat karhutla.

Hal itu dikatakan Kepala BNPB seusai menghadiri rapat koordinasi penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian tanggap darurat kejadian luar biasa (KLB) Rabies di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (25/8).

Kepala BNPB mengajak segenap kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, serta pemerintah daerah untuk dapat menjaga lingkungan hutan dan lahan agar tidak terbakar.

"Pencegahannya adalah mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum," kata Willem.

Dikatakan, pada tahun ini ada perubahan pola untuk hujan buatan yang dilakukan Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tahun lalu, koordinasi langsung dilakukan oleh provinsi, karena keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan, tahun ini TMC akan dikendalikan oleh pusat dan akan dialokasikan pada daerah yang membutuhkan hujan buatan.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembuatan blocking canal akan terus dilakukan bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). "Posko dan incident commander agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, kemudian pada sore harinya dilakukan evaluasi, sehingga kita selalu waspada terhadap karhutla," ujarnya.

Saat ini sudah ada 6 provinsi yang menyatakan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Enam provinsi itu adalah Riau (7 Maret-30 November 2016), Sumatera Selatan (1 Maret-30 November 2016), Jambi (1 Juni-1 September 2016), Kalimantan Barat (1 Juni-1 September 2016), Kalimantan Tengah (11 Juni-14 Oktober 2016), dan Kalimantan Selatan (15 Agustus-15 November 2016).

Dukungan operasi udara dilakukan dengan dukungan water bombing, air tractor fix wing dan TMC pesawat Cassa 212. Water bombing menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71, Kamov, Sikorsy, Bell, dan Bolco. Total, semua dukungan udara adalah 17 pesawat/helikopter. Selain itu, BNPB juga akan mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman api operasi darat.

Sementara, Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, provinsi Kalbar membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, ujarnya, asap akibat karhutla berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

"Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun ini sebesar 69,8% dibandingkan 2015," ujar Cornelis.