Ketua DPR Pertimbangkan Saran Presiden soal Program Legislasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak membuat terlalu banyak Undang-undang (UU) setiap tahunnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR, Ade Komarudin (Akom), berjanji seluruh anggota parlemen akan mendengarkan masukan dari presiden dengan mengutaman kualitas legislasi yang dihasilkan. Akom menegaskan, masukan dari presiden harus jadi pertimbangan bagi mereka.

"Pernyataan Presiden harus menjadi bahan pertimbangan dewan untuk mengevaluasi target program legislasi nasional," kata dia, di hadapan anggota dewan dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Senin (29/8).

Untuk menindaklanjutinya, kata Akom, baik DPR maupun Pemerintah sebagai pembuat UU, bisa memilih mana saja RUU yang dianggap mendesak. Bagi DPR, kata dia, legislasi yang bersifat demikian adalah yang benar-benar demi kepentingan rakyat serta yang bisa menggerakkan perekonomian.

"Misalnya yang mempermudah akses modal usaha dan meningkatkan layanan publik," imbuhnya.

Ke depan, lanjut Akom, DPR mengagendakan tiga langkah perbaikan kinerja legislasi Dewan. Pertama, menata alokasi waktu prioritas untuk membahas undang-undang, sehingga tidak berbenturan dengan agenda kerja anggota dewan.

Kedua, DPR akan memfasilitasi forum konsultasi DPR dengan Presiden terkait materi krusial agar kesepakatan antara Fraksi-Fraksi di DPR dengan Presiden lebih cepat tercapai. Ketiga, DPR akan mengoptimalkan peran sistem pendukung sehingga pembahasan RUU diharapkan berlangsung efektif.

"Semoga ini bisa dilaksanakan," ujar Ade.