ASEAN Harus Tegaskan Klaim Tiongkok Ilegal

Jakarta – Persoalan perebutan klaim wilayah Laut China Selatan (LCS) antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan masih jauh dari kata usai. Bahkan keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag yang menyatakan klaim Tiongkok tidak sah, semakin memanaskan persoalan tersebut.

Menurut Pakar Hukum internasional dari Amerika Serikat Julian Ku, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN seharusnya memanfaatkan keputusan PCA itu sebagai momentum untuk menekan Tiongkok.

"Seharusnya ASEAN membuat joint statement terkait putusan PCA dengan menyatakan klaim nine dash line (sembilan garis putus-putus) Tiongkok atas Laut China Selatan adalah ilegal. Itu akan memperkuat putusan PCA," ujar Ku, di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Jakarta, Rabu (7/9).

Dia berpendapat dengan tidak adanya joint statement oleh ASEAN karena beberapa negara anggota ASEAN tidak peduli dengan sengketa tersebut. Padahal apa yang terjadi di Laut China Selatan akan mempengaruhi kawasan itu.

"Beberapa negara sekitar LCS tidak memiliki nelayan bahkan kepentingan di wilayah tersebut, sehingga cukup sulit untuk menemukan solusi bersama," tambah Ku.

Hal itu pula yang membuat implementasi Declaration of Conduct (DOC), finalisasi Code of Conduct (COC) bagi setiap pihak yang berkepentingan tidak kunjung usai. Padahal pembahasan COC sendiri sudah dilakukan Tiongkok dan ASEAN selama 21 tahun.

Walau COC memiliki fungsi dan tugas yang cukup besar untuk mengurangi ketegangan yang ada di Laut China Selatan. Namun, COC bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ku memperingatkan ASEAN untuk berhati-hati dalam merumuskan isi COC agar tidak terjadi salah interpretasi antara ASEAN dan Tiongkok.

"Jangan sampai terjadi salah tafsir diantara kedua belah pihak mengenai isi COC," tambah dia.

Ku juga mengeluhkan sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang tidak konsisten atas sengketa wilayah di Laut China Selatan.

"Duterte tampak tidak serius dan tidak jelas, apakah akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok, atau mengupayakan dukungan dari Amerika Serikat," katanya.

Di tempat terpisah, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kemitraan ASEAN dan Tiongkok harus mampu berkontribusi terhadap perwujudan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan kepala negara ASEANdan Perdana Menteri Tongkok Li Keqiang dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-RRT ke-19 di Vientiane, Laos.

"Kemitraan ASEAN dan Tiongkok harus mampu. Saya tegaskan harus mampu berkontribusi terhadap perdamaian, berkontribusi terhadap stabilitas dan berkontribusi terhadap keamanan di Laut China Selatan," ujar Jokowi.

Presiden Republik Indonesia ini menjelaskan kontribusi tersebut dilakukan dengan menghormati Hukum Internasional (termasuk UNCLOS 1982). "Semua pihak harus dapat menahan diri. Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai," tambahnya.

Jokowi juga mendorong agar DOC di Laut China Selatan harus diimplementasikan secara penuh dan efektif. "COC harus segera diselesaikan karena kawasan Laut China Selatan tidak boleh menjadi power projection kekuatan-kekuatan besar," pungkasnya.

Untuk itu, Presiden menyambut baik dan mendorong implementasi Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) di Laut China Selatan dan komunikasi langsung (hotline) antara para pejabat tinggi terkait dengan tanggap darurat maritim di Laut China Selatan.

"Saya yakin konsistensi implementasi CUES dan HOTLINE akan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas keamanan di Laut China Selatan," ujar Jokowi.