Oposisi Suriah dan Pemberontak Minta Jaminan

Beirut – Kelompok induk oposisi utama Suriah dan beberapa faksi pemberontak meminta jaminan tentang pelaksanaan kesepakatan bersejarah gencatan bersenjata sebelum memberikan dukungan. Hal ini disampaikan beberapa jam sebelum gencatan senjata dimulai, pada Senin (12/9).

Kendati Pemerintah Rusia dan Amerika Serikat (AS), yang menengahi gencatan senjata, dijadwalkan memulai gencatan senjata pada saat matahari terbenam. Namun kedua negara itu belum memperoleh dukungan dari oposisi politik atau militer Suriah.

"Kami ingin tahu apa jaminan yang diberikan. Apa definisi yang dipilih untuk terorisme? Dan apa yang akan direspons dalam kasus pelanggaran? Kami meminta jaminan, khususnya dari Amerika Serikat, yang menjadi pihak dalam perjanjian," ujar Salem al-Muslet, juru bicara Komite Tinggi Negosiasi, yang merupakan kelompok faksi oposisi politik dan militer.

Sebelumnya, kelompok pemberontak telah mengirimkan surat kepada Amerika Serikat, pada Minggu (11/9), untuk menguraikan daftar kekhawatiran mereka atas kesepakatan yang menyerukan gencatan senjata selama 48 jam di mana saja keberadaan oposisi, yang kemudian diperbaharui.

Dalam surat tertulis yang dilihat oleh AFP, para pemberontak menyampaikan bahwa mereka akan menghadapi dengan positif gagasan gencatan senjata, tapi tidak mendukungnya secara eksplisit.

"Klausul perjanian yang dibagikan kepada kami tidak mencakup jaminan yang jelas atau mekanisme pemantauan, atau dampak jika ada pelanggran gencatan senjata," kata mereka.

Sedangkan, Ahmad al-Saoud, yang mengepalai kelompok pemberontak Divisi 13 yang didukung AS yang menandatangani surat itu, menyebutkan mereka telah menerima respons atas kekhawatiran mereka.

Menurut kesepakatan, akses bantuan ke sebagian besar negara telah terkepung dan daerah-daerah yang sulit dijangkau telah ditetapkan untuk memulai gencatan senjata. Sementara itu, pasukan pemerintah dan pemberontak harus memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan, khususnya, di kota Aleppo.

Meski demikian, kesepakatan itu tetap menyisakan pertanyaan tentang bagaimana gencatan senjata akan diberlakukan di beberapa bagian negara, di mana bekas afiliasi Al-Qaeda, Front Fateh al-Sham, sebelumnya dikenal sebagai Front Al-Nusra telah hadir.

Berdasarkan kesepakatan, Pemerintah Washington dan Moskow juga akan mulai menargetkan serangan ke arah anggota jihad termasuk Fateh al-Sham dalam seminggu, jika gencatan senjata diberlakukan.

Akan tetapi, kelompok jihad tersebut merupakan mitra yang kuat bagi banyak faksi oposisi di darat dan isi surat pemberontak yang dikirimkan ke AS turut memperingatkan dampak yang ditimbulkan, jika kelompok tersebut masuk dalam target serangan.

"Hal ini akan memicu kemarahan Fateh al-Sham yang diarahkan terhadap kita dan menjadi faktor lain dalam kegagalan gencatan senjata," bunyi isi surat itu.

Sementara itu, Ahrar al-Sham, sekutu Fateh al-Sham di Idlib dan provinsi lain, telah mengatakan pada Minggu, bahwa bahwa kesepakatan gencatan senjata hanya akan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan rezim semata.