Terpidana Ringan Boleh Ikut Pilkada, Ini Penjelasan Ketua Komisi II

Jakarta - Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa seseorang yang dihukum pidana sepanjang tidak dipenjara, maka dapat maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Ini agar tidak ada kriminalisasi, karena sekarang membuat orang terpidana gampang sekali. Jadi kesimpulannya, seseorang terpidana ringan dan atau tidak jalani hukuman penjara boleh (ikut pilkada)," kata Ketua Komisi II, Rambe Kamarulzaman kepada SP, Selasa (13/9).

Dia mencontohkan, pelanggar lalu lintas merupakan terpidana ringan. Selain itu, membuang sampah sembarangan juga masuk kategori terpidana ringan. "Kita enggak sebut hukuman percobaan. Intinya yang terpidana ringan dan atau tidak dipenjara," ujarnya.

Dia memastikan bahwa sikap DPR tidak terbelah sebelum mengambil kesimpulan. Menurutnya, kesimpulan RPD juga tak perlu dibawa dalam sidang paripurna. "Ini bukan bentuk undang-undang, enggak perlu ke paripurna," tegasnya.

Dia menjelaskan, sebelum Peraturan KPU disusun, wajib dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah dalam RDP. "Keputusannya mengikat. Semua sudah sesuai aturan. Dalam diskusi boleh berbeda pendapat, tapi kesimpulan telah diambil secara musyawarah mufakat," jelasnya.

Dia menjamin tak ada kepentingan partai politik (parpol) di suatu daerah tertentu. Dia membandingkannya dengan kewajiban cuti bagi petahana. "Kalau soal kepentingan-kepentingan begitu, kalau saya Partai Golkar, tidak akan saya putus soal kewajiban cuti, tapi malah saya yang mengetuk palu," pungkasnya.