Kalifornia Janjikan Upah Lembur untuk Buruh Tani

Sakramento – Kalifornia akan menjadi negara bagian pertama Amerika Serikat (AS) mewajibkan pemilik lahan pertanian memberi upah lembur untuk buruh pengarap dan pemetik buah atas dasar aturan, yang ditandatangani gubernur dari Partai Demokrat, Jerry Brown, Senin (12/9) waktu setempat.

Aturan tersebut menjamin upah lembur bagi buruh tani sejak 2019 hingga 2022. Pasalnya, masa kerja saat panen dapat mencapai 60 jam per pekan, sehingga langkah itu dibutuhkan demi memastikan pemilik lahan membayar upah lembur setelah buruh bekerja delapan jam per hari atau 40 jam per pekan.

"Ketentuan baru itu bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan sekitar satu juta buruh tani rantau, yang bekerja sepanjang waktu menanam, membudidaya, dan memanen hasil garapan di Kalifornia untuk memenuhi kebutuhan di AS dan dunia," ujar Daniel Zingale, wakil ketua senior Badan Amal Kalifornia (CalEndow), yayasan pendukung kebijakan tersebut.

Aturan baru itu merupakan salah satu agenda kaum liberal yang dibahas bulan lalu pada periode 2015-2016. Ketentuan tersebut dinilai menguntungkan petani dalam hal upah dan jam kerja sejak Masa Depresi di AS.

Hasil lobi selama beberapa dasawarsa oleh Serikat Buruh Tani Bersatu menjadikan Kalifornia sebagai negara bagian pertama di AS yang menjamin upah lembur buruh tani.

Menurut catatan Universitas Kalifornia, ada 800 ribu buruh musiman di negara bagian itu, atau sepertiga dari jumlah pekerja di industri pertanian AS.

Industri pertanian di Kalifornia merupakan yang terbesar di AS dengan pendapatan senilai 47 miliar dolar AS tahun lalu, ungkap data pemerintah.

Negara bagian dan pemerintah federal lainnya akan terus melindungi petani serta membebaskan mereka dari jam kerja berlebih.

Pendukung, termasuk anggota dewan suku Latin, yang orangtua dan leluhurnya bekerja sebagai buruh rantau dari Meksiko, mengatakan, perubahan tersebut menyudahi praktik tak adil selama bertahun-tahun.

Namun, para penentangnya, termasuk banyak pemilik lahan dan anggota dewan dari Partai Republik mengatakan, pekerjaan di sektor itu bersifat musiman. Masa kerja selama 60 jam per minggu hanya dilakukan saat musim panen, mengingat para buruh dimungkinkan tak bekerja pada bulan tertentu.

Penentangnya berdalih, jam lembur dibutuhkan untuk menghadapi biaya tinggi produksi, sehingga ketentuan itu dapat berpengaruh pada berkurangnya jam kerja untuk pemetik disaat mereka membutuhkan tambahan waktu saat menganggur di bulan tertentu.

"Petani, peternak, dan pembudi-daya tak dapat menjalankan aturan itu," kata senator negara bagian itu, Jim Nielsen. Ia mewakili wilayah pertanian di pinggiran utara Sakramento.

Pemilik lahan yang menyerap kurang dari 25 pekerja membutuhkan waktu tambahan selama tiga tahun untuk mengikuti ketentuan tersebut.