Tiongkok Klaim Subsidi Gandum Sesuai Aturan WTO

Beijing - Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tiongkok mengklaim subsidi beras, gandum dan jagung sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan ke WTO atas apa yang dikatakan sebagai insentif perdagangan tidak adil senilai US$ 100 miliar.

AS menuduh Tiongkok, produsen terbesar dunia untuk gandum dan beras, mensubsidi biji-bijian di atas level yang disepakati WTO, sehingga para petani Tiongkok lebih kompetitif di dunia.

Kemendag Tiongkok menyatakan, pihaknya telah menerima konsultasi dari AS berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Tetapi Tiongkok berkeras kebijakannya legal.

"Pertanian adalah industri fundamental di negara manapun dan merupakan kunci kepentingan ekonomi para produsen pertanian," kata seorang pejabat Kemendag Tiongkok yang tidak disebutkan namanya, dalam pernyataan Selasa (13/9) malam.

Dia melanjutkan, dukungan pemerintah untuk sektor tersebut merupakan hal yang biasa di dunia internasional. Ia juga menyesalkan permintaan AS untuk konsultasi dan menegaskan pemerintah secara aktif akan melindungi kepentingan industri dan perdagangan Tiongkok.

"Tiongkok selalu menghormati aturan WTO, konsisten mendukung produksi pertanian Tiongkok dan cara-cara pengembangan yang sesuai dengan aturan serta mematuhi sistem perdagangan internasional dalam produksi pertanian," tambah pejabat itu.

Menurut para pejabat AS, Tiongkok memberikan subsidi lebih tinggi dari 8,5% yang disepakati secara internasional untuk harga referensi untuk komoditas biji-bijian.

Menteri Pertanian (Mentan) AS Tom Vilsack mengatakan, jika Tiongkok konsisten mematuhi rezim perdagangan WTO, ekspor pertanian AS ke Tiongkok bisa naik di atas level saat ini, yaitu US$ 20 miliar per tahun dan menyumbang 200.000 lapangan kerja.

Lapangan kerja tersebut kebanyakan berada di negara bagian seperti Iowa dan Kansas. Dalam sistem pemilu AS, negara bagian seperti itu berperan besar menentukan hasil pemilihan presiden (pilpres).

Dalam pertarungan pilpres 2016, calon presiden (capres) dari Partai Republik dan Demokrat menunjukkan sisi proteksionis terhadap perdagangan.

Tiongkok menjadi target retorika kampanye yang sengit. Capres Republik Donald Trump menyerang Tiongkok dengan tuduhan mencuri rahasia perdagangan AS dan menyebut pemerintahnya sebagai manipulator mata uang terbesar sepanjang sejarah.

Pemerintahan Presiden Barack Obama yakin, cara paksa untuk mengikat Tiongkok ke aturan-aturan internasional, seperti WTO, akan menjadi yang terbaik bagi kepentingan AS dibandingkan menjatuhkan sanksi.

"Ini adalah kasus ke-14 di WTO yang sudah diluncurkan terhadap Tiongkok sejak saya menjabat. Dan semuanya kami menangi. Untuk yang ini pun tidak akan berbeda," kata Obama.