Perbankan Barat Enggan Masuk Iran

Teheran – Kendati ada harapan baru bagi perekonomian Iran setelah sanksi-sanksi internasional terkait program nuklirnya dicabut pada Januari 2016, bank-bank besar dari Barat masih enggan berbisnis dengan Republik Islam ini karena takut dituntut oleh Amerika Serikat (AS).

Menurut Presiden Iran Hassan Rouhani, untuk mencapai target pertumbuhan 8%, harus dilakukan modernisasi sektor industri dan reformasi perekonomian. Iran membutuhkan investasi asing hingga US$ 50 miliar setiap tahun. Tanpa adanya bank-bank besar asing, kata dia, target tersebut mustahil dicapai.

"Untuk saat ini, baru bank-bank kecil Eropa yang sudah sepakat berbisnis dengan kami," ujar Parviz Aghili, direktur bank swasta Middle East Bank di Teheran.

Aghili menyebutkan bank-bank tersebut berasal dari Italia, Austria, Swiss, Jerman, dan Belgia.

"Tapi belum ada bank menengah atau bank besar yang juga setuju berbisnis dengan kami," tambah dia.

Tantangan utamanya adalah meski sanksi-sanksi tersebut sudah dicabut, AS masih menerapkan sejumlah besar hukuman lain terkait uji coba rudal balistik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hampir 180 orang dan entitas Iran masih masuk daftar sanksi AS, terutama Garda Revolusi, kementerian pertahanan, kebudayaan dan intelijen, serta perusahaan-perusahaan pertahanan, dua maskapai penerbangan, dan beberapa bank.

"AS menerapkan semacam fobia Iran sehingga dalam praktiknya tidak ada yang mau bekerja sama dengan Iran," kata Amir Hossein Zamaninia, wakil menteri perminyakan, baru-baru ini, kepada laman Middle East Eye.

Seorang pakar perbankan di Teheran menyebutkan, bank-bank yang sudah mau berbisnis dengan Iran mencakup Raiffeisen Bank dan Erste Bank dari Austria, Mediobanca dan Banco Popolare dari Italia, Bank EIH, KfW serta AKA dari Jerman, KBC dari Belgia, ING dari Belanda, dan Halk dari Turki.

"Bank-bank tersebut telah menjalin hubungan kerja dengan bank-bank Iran untuk membuka letter of credit dengan nilai relatif kecil, hanya US$ 10 juta, US$ 20 juta, atau US$ 50 juta," pungkas pakar tersebut.

Bank-bank tidak mampu membiayai proyek-proyek besar, seperti kesepakatan yang dicapai antara Iran dan produsen pesawat Eropa, Airbus, untuk pembelian 118 pesawat terbang. Atau proyek-proyek pengembangan minyak dan gas.

"Kendala utama bagi hubungan perbankan adalah Departemen Keuangan AS, yang menekan semua negara dan menghalangi hubungan perbankan serta pencabutan sanksi-sanksi," ujar Alaeddin Boroujerdi, ketua komisi urusan luar negeri parlemen Iran.

Badan pengendalian aset asing AS atau OFAC, yang terkait Depkeu AS, belum menandatangani penjualan sekitar 100 pesawat Boeing yang disepakati pada awal tahun ini. Begitu pula dengan 118 pesawat Airbus dengan alasan beberapa suku cadangnya berasal dari AS.

Bank asing harus menjalani uji kelayakan sangat banyak ketika hendak berbisnis dengan Iran, untuk memasaikan tidak melanggar peraturan AS.

"Bank-bank harus mempertimbangkan kebangsaan dari setiap perusahaan dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi tertentu, dan penerima transaksinya di Iran," ujar Henry Smith, analis Iran dari perusahaan konsultan Control Risks.