Anggota DPR Apresiasi Kapolri soal Pembersihan Oknum

Jakarta - Komitmen dan tindakan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, dalam mendorong reformasi di tubuh lembaga kepolisian (khususnya dalam rangka perang terhadap narkoba), mendapat apresiasi tinggi dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Diharapkan, komitmen itu bisa dilaksanakan secara terus menerus agar institusi Polri benar-benar bersih dari oknum.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR, Habib Aboebakar Al-Habsyi, Sabtu (24/9). Pernyataannya itu setelah Jenderal Tito memberhentikan Kombes Franky Haryanto Parapat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Bali.

Habib Aboebakar menyatakan, dirinya melihat pemberhentian itu merupakan salah satu indikasi komitmen kapolri dalam melakukan pengawasan internal dan reformasi polri.

Tindakan Franky yang diduga terlibat dalam kasus pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang senilai Rp 50 juta di brankas Bensat, adalah contoh perilaku koruptif yang memang selama ini menjadi salah satu sasaran reformasi Polri.

Apalagi Franky juga diduga melakukan pemerasan tujuh kasus narkoba dengan meminta uang Rp 100 juta kepada pengedar narkoba. Belum lagi pada kasus narkoba WNA Belanda, Franky diduga meminta satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2016. Kata Habib Aboe, hal demikian merupakan pemerasan yang dilakukan dengen penyalahgunaan jabatan, suatu hal yang tidak bisa ditoleransi dalam upaya reformasi Polri.

"Perhatian yang intens dari Kapolri pada kasus tersebut menunjukkan kesungguhan beliau dalam mengawal reformasi Polri," ujar Habib Aboebakar.

Namun demikian, ditegaskannya bahwa pihaknya berharap perhatian Kapolri tidak hanya pada kasus itu saja. Komitmen yang sama harus di tunjukkan oleh kapolri bila terjadi kasus serupa di tempat lain.

"Pembersihan institusi dari perilaku oknum yang koruptif, menyalahgunakan kewenangan ataupun transaksional merupakan langkah yang baik dalam upaya mengembalikan citra polisi dan mendekatkannya dengan masyarakat," ulas Politikus PKS itu.