Tak Etis, Pejabat Pemerintah Tim Sukses Calon di Pilkada

Jakarta -Setelah pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta resmi ditutup, pertarungan dan konstestasi segera akan dimulai. Para bakal calon dan masing-masing Tim Sukses akan segera bekerja sosialisasi dan untuk menggalang dukungan dari masyarakat.

"Namun sebelum pertarungan dimulai alangkah lebih baiknya Ahok mengganti Ketua Tim Suksesnya Nusron Wahid," ujar
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga, di Jakarta, Senin (26/9).

Seperti diketahui Nusron saat ini menjabat sebagai Kepala BNP2TKI. Menurut Lamhot, tidak baik seorang pejabat publik ikut-ikutan dalam pemenangan salah satu pasangan calon apalagi menjadi Ketua Tim.

"Ini mencederai rasa keadilan terhadap pasangan calon yang lain terutama terhadap masyarakat Jakarta," kata Lamhot.

Sebagai kader Golkar, kata Lamhot, tak nyaman dengan rangkap jabatan Nusron ini, apalagi partai politik lain. Ia juga menyakini PDI-P, Hanura, dan Nasdem sebagai partai pengusung Ahok-Djarot tidak ikhlas dipimpin oleh Nusron.

"Ahok-Djarot harus segera mencopot Nusron ini Lebih baik digantikan oleh orang lain yang tidak berasal dari Pejabat Publik sebelum ada reaksi yang lebih keras terhadap keberadaan Nusron Wahid ini.

Lamhot juga menilai, Presiden Jokowi juga tidak boleh menutup mata terhadap hal ini. Jokowi harus menertibkan semua aparatnya termasuk Kepala BNP2TKI agar bersikap netral dan tidak berpihak.

Jika Jokowi membiarkan Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Ahok-Djarot, maka sia-sia semua seruan yang disampaikan Presiden Jokowi tentang netralitas aparat atau pejabat pemerintahan dalam Pilkada.

"Masyarakat Jakarta menghendaki kontestasi Pilkada DKI ini berlangsung fair dan adil, baik terhadap seluruh pasangan calon maupun terhadap publik. Oleh karenanya sekali lagi Ahok-Djarot agar segera mengganti Ketua Tim Suksesnya dengan yang lain," katanya.