Hak Anak Masih Terabaikan

Pemerintah dinilai masih mengabaikan hak anak Indonesia yang berakibat pada pengabaian kesejahteraan anak.

Demikianlah seruan puluhan anak dampingan Plan Indonesia yang berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Seruan tersebut dilontarkan oleh mereka dalam perayaan hari ulangtahun Plan International yang ke 75 tahun.

Plan International adalah sebuah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berpusat pada kesejahteraan anak.

Ini dibuktikan dari masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak, sulitnya akses dan tingginya biaya pendidikan, masih banyaknya anak Indonesia yang belum memiliki akte kelahiran.

Beranjak dari keprihatinan itulah, tiga anak perwakilan dari programme unit Plan di Rembang, Gerobogan, dan Kebumen membacakan tiga petisi tersebut.

Isi dari tiga petisi tersebut, kata Ii Pujianti (17), asal desa Logandu, kecamatan Karanggayam, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagai berikut: "Kami anak Indonesia, mendesak pemerintah Indonesia untuk mencatat dan mengakui keberadaan kami. Kami anak Indonesia menuntut pemerintah Indonesia memudahkan dan membebaskan biaya pembuatan akta kelahiran tanpa memandang status sosial."

"Tema tahun ini tentang akte kelahiran, kekerasan dan pendidikan. Dipilih karena ketiganya berkaitan dan mempunyai implikasi yang luas," kata Nono Sumarsono, programme director Plan Indonesia.

Isni Ahmad, Communications Manager Plan Indonesia, menambahkan, petisi tersebut disiapkan selama 2 minggu oleh anak-anak di daerah masing-masing.