Kondisi Trotoar dan JPO di Jakarta Dinilai Belum Ramah Disabilitas

Jakarta - Kondisi trotoar dan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di sejumlah jalan protokol atau jalan utama di DKI Jakarta masih jauh dari kata ramah bagi penggunanya yakni pejalan kaki dan penyandang disabilitas dengan kondisi banyak yang tidak teratur dan berlubang karena galian sehingga sulit diakses dengan aman.

Hal ini, menjadi perhatian dari Bakal Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, Sandiaga Salahuddin Uno, yang meninjau langsung kondisi trotoar di Jalan HR Rasuna Said dari depan Kantor Kementerian Kesehatan hingga ke Menara Karya yang jaraknya sekitar 500 meter.

"Dalam jarak kurang lebih setengah kilometer di jalan protokol saja, kita lihat trotoar masih kurang sempurna, ini jadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta untuk diperbaiki," ujar Sandi Uno, Kamis (6/10) pagi saat sedang melintas di trotoar Jalan HR Rasuna Said.

Ia mengungkapkan, banyak warga DKI Jakarta yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum karena kondisi trotoar atau sidewalk di DKI Jakarta karena kondisinya sangat berbahaya dan kurang berpihak bagi pejalan kaki.

"Saya dan Mas Anies akan mendata di seluruh Jakarta, pasti ada data-data juga di Pemprov, nanti kita akan beri perhatian lebih banyak. Di jalan protokol seperti di Kuningan ini yang seharusnya terbaik saja seperti ini, apalagi di Penjaringan, Kalideres, Cakung, Kapuk, Cengkareng, dan lainnya, ini jadi PR buat kita kedepannya," tambahnya.

Menurutnya, perbaikan trotoar dan JPO di DKI Jakarta masih belum optimal, oleh sebab itu ia mengaku berbagai program perbaikan infrastruktur dan transportasi masal akan menjadi salah satu prioritasnya agar masyarakat Jakarta bisa menggunakan trotoar dengan nyaman.

"Masyarakat Jakarta hampir 70 persen menginginkan ada perubahan dan pemimpin baru, dan ini akan menjadi tugas bagi pemimpin baru untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan yang lebih berpihak pada warga DKI," kata Sandi Uno.

Pendekatan penyerapan anggaran di sejumlah proyek perbaikan infrastruktur beserta sistemnya, juga menjadi salah satu perhatian mantan pengurus Kadin di bidang UMKM itu.

"Ini bukan salah Pemprov DKI sepenuhnya, tapi kontraktor yang melakukan pegerjaan perbaikan trotoar dan pada bagian perencanaan, karena banyak trotoar yang sudah bagus tapi akhirnya dibongkar lagi karena galian kabel dan sejenisnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Sandi Uno melihat keberpihakan dari Pemprov DKI Jakarta saat ini cenderung lebih condong kepada pengendara kendaraan bermotor, padahal seharusnya diberikan skala prioritas untuk pembangunan fasilitas umum pendukung transportasi massal Bus TransJakarta sebelum MRT dan LRT selesai dibuat.

"Penyandang disabilitas harus paling diutamakan dan diberikan kenyamanan, baru pejalan kaki, pengguna sepeda, baru pengendara kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, jangan dibalik, selama konsepnya masih terbalik maka warga akan tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi," tandasnya.