PDI-P: Kepala Daerah Tak Dilarang Tolak Kenaikan BBM

Para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat di daerah yang meyakini kemampuan para tokoh itu memperjuangkan aspirasi mereka

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengecam pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang berusaha mengancam para kepala daerah yang berencana turut bersama warga daerah melakukan demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
 
Setidaknya Mendagri Gamawan telah secara terbuka memperingatkan Wakil Walikota Solo, FX Rudyatmo, yang merupakan kader PDI Perjuangan, untuk tak neko-neko terhadap rencana Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM.
 
Menurut Tjahjo Kumolo, walau setiap kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota memiliki posisi birokrasi sebagai aparat negara, namun harus diingat posisi politik dan publik mereka sebagai yang didukung masyarakat di daerahnya sebagai pimpinan daerah.
 
Para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat di daerah yang meyakini kemampuan para tokoh itu memperjuangkan aspirasi mereka.
 
"Jadi sebagai kepala daerah, mereka harus merespons, mendukung, dan  memperjuangkan aspirasi mayoritas masyarakat yang memilihnya di daerah  tersebut," tandas Tjahjo di Jakarta, hari ini.
 
Dengan demikian, menurutnya, pejabat pemerintah pusat harusnya melihat  sebagai sebuah kewajaran ketika seorang kepala daerah ikut bersama  rakyatnya memperjuangkan aspirasi.
 
"Apalagi kalau mau berjuang bersama warga yang memilihnya, seharusnya demokrasi tak membolehkan mereka dilarang," tutur Tjahjo.