Ini Rekomendasi ICW di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta - Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap program antikorupsi dan kinerja jajaran Kabinet Kerja selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Evaluasi utamanya didasarkan pada keselarasan antara nawacita Jokowi-JK, rencana pemerintahan, dan keputusan kebijakan menteri.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, menuturkan, Jokowi harus menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas pada sisa pemerintahannya.

"Agenda pemberantasan korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam Program Nawacita sebaiknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh," kata Wana Alamsyah di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (20/10).

Selain itu, dikatakan, reformasi Kejaksaan dan Kepolisian serta penuntasan kasus korupsi yang dinilai kakap harus menjadi prioritas penting yang harus dibenahi di era pemerintahan Jokowi JK.

Untuk percepatan reformasi di Kejaksaan, sudah selayaknya Jaksa Agung HM Prasetyo diganti dengan yang lebih kredibel. Presiden juga diharapkan mengutamakan kompetensi dalam menunjuk pimpinan lembaga negara setingkat menteri lainnya.

"Dengan tidak lagi didasarkan pada upaya mengakomodasi kepentingan parpol tertentu," ucap Wana Alamsyah.

Disatu sisi, upaya penguatan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan secara konkrit. Yakni, dengan memastikan Revisi UU KPK tidak dibahas di DPR dan mengeluarkan rancangan tersebut dari Prolegnas 2014-2019 dalam rangka penyelamatan KPK.

Selanjutnya, Jokowi juga harus memprioritaskan sejumlah regulasi penting yang mendukung upaya pemberantasan seperti Revisi UU Tindak Pidana Korupsi maupun RUU Perampasan Aset.

"Harus ada monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terkait Paket Reformasi Hukum dan Pembentukan Satgas Pemberantasan Pungli yang baru saja diluncurkan. Harus ada sanksi bagi jajaran eksekutif yang dinilai tidak melaksanakan instruksi tersebut," ujar Wana.

Selanjutnya, perlu ada kesamaan visi dan misi serta konsistensi pemberantasan korupsi antara Jokowi dengan JK serta seluruh jajaran kabinet kerja Pemerintahan Jokowi. "Jokowi-JK harus tampil sebagai figur pemimpin antikorupsi," kata Wana.