Dua Tahun Pemerintahan, Jokowi Dinilai Utamakan Keseimbangan Politik

Jakarta - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sudah berhasil menunjukkan upaya konsolidasi politik ke arah yang lebih positif. Selama periode tahun pertama dan kedua pemerintahan, Jokowi dinilai mengutamakan keseimbangan politik untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil.

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, mengakui, pada tahun-tahun pertama pemerintahan Jokowi, masih merupakan pemerintahan yang gaduh. Sehingga, Presiden Jokowi menyadari pentingnya keseimbangan politik, bahwa komposisi 16 kursi kabinet dari partai dilakukan untuk mengakomodasi keseimbangan politik.

"Di tahun-tahun pertama, pemerintahan yang gaduh, masih terjadi konstelasi dua kekuatan yakni KMP dan KIH. Namun, tahun kedua relatif lebih tenang dan stabil," kata Ari, dalam Diskusi Para Syndicate "Evaluasi Kinerja 9 Tahun Jokowi-JK & 100 hari Tito Karnavian", Jumat (21/10) di Jakarta.

Menurut Ari, pada tahun kedua pemerintahan Jokowi juga bisa dilihat dari upaya membumikan nawacita untuk membangun indonesia. Yaitu membangun dari daerah pinggiran yang hingga kini secara umum bisa dinilai cukup baik.

Pada tahun ketiga, yang diawali pada saat ini, pemerintah sudah mulai masuk ke persoalan hukum. Terbukti ketika Presiden Jokowi menggelontorkan paket kebijakan reformasi hukum, termasuk dengan menggiatkan pemberantasan pungutan liar (Pungli) di sejumlah sektor.

"Secara umum, persoalan hukum masih jauh tertinggal. Ditandai dengan korupsi yang masih menggurita, kriminalisiasi KPK, terjadi pengabaian hukum, menguatnya isu sara, narkoba, terorisme, ancaman keamanan yang semakin sporadis dan lain-lain," ucap Ari.

Pengamat politik Budiarto Shambazy, menuturkan, baru di era Presiden Jokowi, masyarakat bisa merasakan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Hampir semua orang tertarik untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Jokowi-JK.

Salah satu yang harus dikritisi pada pemerintahan Jokowi, adalah maksud dari upaya menciptakan poros maritim dunia. Sampai sekarang, masyarakat tidak tahu dimana dan seperti apa poros maritim dunia.

"Sudah tiga kali pergantian Menkomaritim, tapi tidak jelas arah poros maritim dunia. Seharusnya masyarakat sudah bisa memahami cita-cita pemerintah melahirkan negara poros maritim dunia," ucap Budiarto.

Sepanjang dua tahun pemerintahannya, Jokowi juga nampak bekerja sendirian. Bahkan, kesendirian tersebut juga sudah mulai nampak ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Fauzi Bowo.

Dikatakan, hingga kini Presiden Jokowi juga masih memperjuangkan upaya kompromi politik internal di pemerintahan yang dipegangnya saat ini. Langkah tersebut dilakukan karena diyakini sebagian besar menteri yang ada sekarang, lebih loyal ke partai asalnya.

"Jokowi sampai sekarang masih berjuang mewujudkan kompromi politik yang ideal. Untuk mewujudkan itu, Jokowi hanya mengandalkan dukungan rakyat," katanya.