GMNI Dukung Pilgub DKI Bebas Isu SARA

Jakarta - Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 telah menyedot perhatian dan energi politik tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Indonesia. Apalagi, saat ini Pilgub DKI ini diikuti oleh tiga pasangan calon yang sudah memiliki pengalaman baik di dunia pemerintahan daerah, birokrasi maupun ekonomi.

Melihat hal itu, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta pelaksanaan Pilgub DKI 2017 tidak dikotori dengan hal-hal berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Wakil Ketua Bidang Kajian dan Politik DPD Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya, Paulus Londo mengatakan, isu berkembang cepat dalam rangka menarik simpati warga Jakarta. Tidak ketinggalan isu-isu sensitif pun berseliweran tanpa arah maupun yang disusun secara sistematis.

"Sadar atau tidak sadar telah menarik garis dikotomi diantara lapisan masyarakat itu sendiri. Menjadi persoalan manakala tarik-tarikan nya berputaran dalam pusaran isu sensitif yang membawa-bawa dimensi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan," kata Paulus, Selasa (25/10.

Ia menilai sudah sepantasnya pelaksanaan Pilgub DKI menjadi ajang kontestasi dan adu gagasan dalam hal program kerja atau pun rekam jejak sosial politik yang dimiliki oleh masing-masing kontestan. Bukan menjatuhkan dengan isu SARA.

Termasuk, lanjutnya, bagaimana semua pihak mampu menempatkan sosok kontestan yang dituntut dapat membawa dan membangun DKI Jakarta, yang didalamnya terdiri dari masyarakat multikultural.

"Kami pun berharap integritas pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dapat dijadikan jalan demokratisasi politik yang berlandaskan asas kegotong-royongan dan berorientasi pada cita-cita kesejahteraan rakyat yang berkeadilan," ujarnya.

Dijelaskannya, tahapan pelaksanaan yang bersih, jujur dan transparan merupakan suatu yang tak terbantahkan dalam menegakkan amanat masyarakat. Sehingga mengukuhkan kepercayaan masyarakat dan memastikan tampilnya sosok pemimpin yang kredibel tegas, bersih dan bebas korupsi, serta mampu membawa masyarakat sebagai subyeknya pembangunan DKI Jakarta.

Dengan konsep persaingan yang positif sekaligus produktif, Persatuan Alumni GMNI pun mendukung pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dengan menjunjung nilai dasar Pancasila 1 Juni 1945 dengan menghargai kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami pun menyerukan untuk tidak melakukan praktik-praktik aborsi terhadap peradaban politik bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat DKI Jakarta pada khususnya. Serta mengecam keras upaya-upaya yang sengaja atau tidak sengaja yang dapat mencabik-cabik serta mengkoyak-koyak integrasi bangsa diantara komponen masyarakat dengan cara-cara yang tidak demokratis," tegasnya.

Terkait dengan adanya tiga calon dalam pilkada, GMNI mendukung secara moral tampilnya korps alumnus GMNI dalam pergulatan Pilgub DKI Jakarta 2017. Agar dapat terus berupaya mengabdi tehadap kepentingan bangsa dan negara melalui proses kepemimpinan di DKI Jakarta.

Calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat yang mendampingi petahana Basuki Tjahaja Purnama adalah referensi realistis yang perlu diungkap selayaknya sebagai sesama keluarga besar Front Marhaenis.

"Pengabdian panjangnya sebagai aktivis GMNI yang berlanjut sebagai fungsionaris Alumni GMNI diyakini dapat mempraktikkan kaidah-kaidah perjuangan marhaenisme secara substantif dengan tetap membuka ruang kontrol dan sikap kritis terhadapnya," ungkapnya.

Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya, Dwi Rio Sambodo mengatakan hakekatnya kepemimpinan dan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan bagi kelangsungan bagi asa dan harapan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

"Karena itu, GMNI siap mendukung Pilgub DKI tanpa berbau SARA," paparnya.