Menhan Akan Tegur Negara yang Ajak Papua Merdeka

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan Pemerintah Indonesia akan secara tegas menegur negara-negara yang mengajak Papua untuk merdeka. Hal itu, menurutnya akan ditegaskannya dalam pertemuan two plus two dengan Australia di Bali, pada 28 Oktober 2016, besok.

"Saya akan sampaikan kepada Australia, sama-sama kita menegur saja lah negara-negara yang mengajak Papua merdeka. Tidak bener itu. Saya akan sampaikan. Tahun lalu saya sudah bilang. Saya tidak akan pernah ikut campur negara lain. Negara lain tidak boleh ikut campur negara kita," tegas Ryamizard di Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10).

Selain perihal Papua, Ryamizard menegaskan dalam pertemuan tersebut akan membahas mengenai perebutan wilayah Laut Tiongkok Selatan dan juga mengenai upaya penangkalan atas ancaman terorisme. Mengingat, markas Kelompok ISIS di Suriah sudah hancur, sehingga dikhawatirkan akan mencari markas baru di kawasan Asia.

"Musuh bersama sekarang ISIS lah. Harus waspada. Di sana (Suriah) dihajar habis-habisan. Lalu lari kemana-mana. Dia ke eropa. Lalu bisa ke sini pasti. Saya sudah bilang ke Malaysia dan Filipina harus waspada karena di pulau Sulu itu di Vilipina jadi tempat latihan teroris. Itu perlu diwaspadai," ujarnya.

Perkuat Perbatasan

Lebih lanjut, Ryamizard mengungkapkan bahwa kementeriannya terus berupaya membangun penguatan militer di sejumlah daerah perbatasan, termasuk Papua. Hanya saja, khusus di Papua, menurutnya harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak memancing keributan.

"Lagi disesuaikan (perbatasan Papua). Jadi masalah lahannya itu kan sangat krisis. Jadi pelan-pelan lah pendekatannya, biar tidak ribut. Jangan kan di sana. Di sini saja ribut, bunuh-bunuhan. Makanya jangan sampai terjadi lah oleh karena itu butuh pendekatan intensif," ungkapnya.

Sebelumnya, Ryamizard memaparkan sejumlah penguatan militer di daerah perbatasan terus dikebut pembangunannya oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Termasuk, upaya pemberdayaan pertahanan kawasan perbatasan di Papua terus dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum tentang bela negara dna cinta Tanah Air.

Namun, tidak hanya di Papua, pembangunan dan pemberdayaan wilayah pertahanan juga dilakukan di perbatasan Kalimantan. Di antaranya, selama dua tahun pemerintahan telah terbangun Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sepanjang 560 Kilometer (km), 23 pos penjagaan dan alat pantau pada 100 tugu perbatasan.