Holding BUMN Migas Paling Siap

Holding BUMN migas dinilai paling siap untuk direalisasikan tahun ini. Salah satu alasannya, holding sektor ini hanya melibatkan dua entitas usaha, PT Pertamina (Persero dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero). Sejak Kementerian BUMN dipimpin Dahlan Iskan, holding BUMN migas telah dirancang cukup detail. Sasarannya agar bisa hemat dalam pengadaan infrastruktur gas, serta pengembangan industri gas dari hulu ke hilir.

Namun demikian upaya pembentukan holding migas yang dinilai relatif 'ringkes' ternyata tak jua bisa dituntaskan. Perang kepentingan disebut-sebut ikut melatarbelakangi sulitnya pemaduan dua perusahaan yang bergerak di sektor hulu dan hilir migas tersebut.

"Masak kita dari BUMN tidak bisa jadi grup BUMN. Pertagas masih 'beranteman' sama PGN, iya kan. PLN berantem sama Pertamina urusan geothermal. Jangan dong," sindir Menteri BUMN Rini Soemarno saat memberikan sambutan dalam peluncuran sinergi bisnis perhotelan Hotel Indonesia Group di Gedung Patra Jasa, Jakarta (28/9).
Menurutnya para pengelola perusahaan pelat merah punya tanggung jawab bersama untuk membuat BUMN makin kuat, lincah, besar dan profesional serta berkelanjutan.

"Jangan cuma bisa bikin perusahaan cicit. Tapi bagaimana perusahaan bisa dinikmati oleh cicit-cicit kita," imbuhnya.
Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, menyingkap skema pembentukan holding migas. Bisnis tengah dan hilir akan jadi bisnis PGN, sementara bisnis hulu akan diserahkan kepada Pertamina. Artinya, kelak anak usha Pertamina yang bergerak di bisnis transportasi dan transmisi gas, yakni Pertagas akan diserahkan dalam mekanisme inbreng saham kepada PGN. PGN akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang beroperasi dengan mengikuti aturan pasar modal.

Berikutnya PGN akan menjadi anak usaha Pertamina, tanpa harus mengubah status entitas usahanya. Dengan pola ini, Aloysius yakin tak akan terjadi pergesekan bisnis antara Pertamina dan PGN. Bisnis yang sifatnya duplikasi antara entitas usaha akan dikurangi atau bahkan dihilangkan. Namun demikian pemerintah masih bisa memberikan penugasan kepada PGN untuk pemerataan distribusi gas lewat perusahaan induknya, Pertamina yang 100% sahamnya masih dikuasai pemerintah.

Manfaat dari pembentukan holding migas ini, salah satunya adalah tercipta efisiensi dalam bisnis transmisi gas yang digarao PGN, pada akhirnya akan mereduksi biaya investasi yang harus dikeluarkan. Masyarakat selaku konsumen akan diuntungkan. Sampai saat ini harga gas masih dikeluhkan banyak pengusaha karena terlalu mahal dibandingkan sejumlah negara tetangga. Aloysius optimistis langkah holding ini akan berimplikasi pada penurunan harga gas untuk masyarakat.

"Kalau cost-nya turun, otomatis nanti harga (gas)-nya akan terjangkau. Bisa dijangkau masyarakat. Jadi end user atau konsumen akhir itu jadi concern kita. Kenapa orang complain harga gas mahal. Kalau satu bangun (pipa), disana juga bangun pipa, lalu pipanya berjejer. Kenapa tidak bangunnya satu saja. Nah kalau satu grup kan jadi lebih mudah untuk dikoordinasikan," kata Aloysius saat ditemui wartawan di sela acara launching Hotel Indonesia Group (28/9).

Namun diakui oleh Aloysius bahwa masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan terkait perbedaan konsep bisnis antara Pertagas dan PGN dalam mentransmisikan gas dari hulu ke konsumen, pasalnya sebagian besar pipa dari Pertagas merupakan pipa terbuka atau open access. Sementara pipa transmisi milik PGN sebagian besar merupakan pipa yang dedicated berdasarkan kontrak.

Menurut Aloysius, soal skema penggunaan pipa ini nantinya akan dibuatkan aturan tersendiri. Dan saat ini telah dibentuk sebuah tim gabungan dari Pertamina dan PGN yang akan membicarakan perihal transmisi gas tersebut.
Pembentukan holding migas ini memang satu yang lebih siap dan bisa disegerakan di antara sekian rencana holding yang dicanangkan pemerintah. Disampaikan pengamat BUMN yang juga mantan Sesmenneg BUMN Said Didu. "Format pembentukan holding migas ini memang sudah sangat baik, dan paling siap sehingga bisa dilakukan dengan cepat," ujarnya di kantor BeritaSatu Media Holding (3/10).

Namun ia secara pribadi tak setuju jika proses penggabungan PGN di bawah Pertamina dikatakan sebagai holding. Menurutnya skema penggabungan ini murni sebuah langkah akuisisi oleh Pertamina. Perbedaannya, Pertamina akan meng-inbreng-kan saham Pertagas ke PGN. Bagi Said Didu, Pertamina sendiri sudah merupakan perusahaan holding, dengan 26 anak usaha di bawahnya. Setelah langkah inbreng saham Pertagas kepada PGN, pemerintah sebagai pemegang saham harus mendorong PGN melakukan right issue pada pemegang saham minoritas, agar mereka tidak mengalami dilusi saham.

Ia juga sepakat perlu dilakukan evaluasi regulasi penggunaan pipa pada PGN. Namun ia tak sepakat jika langkah pembentukkan holding ini akan secara otomatis mampu menurunkan harga gas di masyarakat. "PGN itu kan menyalurkan gas didasarkan pada kontrak. Dan harga gas di tingkat hulu sebenarnya juga sudah relatif tinggi. Nah ini yang harus menjadi pemikiran buat pemerintah.

Sedangkan Aloysius K Ro optimistis bahwa langkah holding ini dipastikan akan memberikan efek positif berupa harga gas yang jauh lebih kompetitif. "Akan jadi aneh kalau setelah konsolidasi akan lebih mahal, itu tidak masuk akal. Jadi harus turun, karena ada efisiensi di tempat lain juga kan," ujar Aloysius.

Terlepas bagaimana mekanisme yang dibuat untuk menurunkan harga gas untuk konsumen di dalam negeri, semua sepakat bahwa pembentukan holding ini akan memberikan sisi positif baik bagi masyarakat termasuk perseroan dan pemegang saham.
Disampaikan Said Didu, dengan keberadaan PGN sebagai anak usaha Pertamina yang sahamnya dimiliki 100% oleh pemerintah, maka akan memudahkan penugasan oleh pemerintah kepada PGN untuk memperluas transmisi gas ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ia juga berharap langkah holding akan mempercepat langkah pembuatan transmisi gas ke rumah tangga. "Ini penting, karena energi ke depan adalah gas," ujarnya.

Sementara itu para pemegang saham PGN tak perlu merasa khawatir, karena langkah holding ini akan makin memperbesar aset dari PGN, dan ke depan PGN akan memonopoli bisnis transportasi gas di dalam negeri. Ini jelas menguntungkan buat perusahaan dan para pemegang sahamnya.

Sedikit mundur ke belakang, pentingnya langkah pembentukan holding migas ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan energi Indonesia yang diperkirakan tumbuh 7 kali lipat pada tahun 2050, sementara cadangan gas Indonesia belum mencukupi kebutuhan domestik, dan kondisi geografis Indonesia telah menimbulkan ketidakseimbangan sumber gas dengan sentra ekonomi yang memerlukan infrastruktur terintegrasi secara end-to-end.

Untuk itu dibutuhkan optimalisasi infrastruktur yang saat ini masih tumpang tindih di level BUMN lewat sinergi yang dapat menurunkan harga gas ke end customer. BUMN migas berperan penting dalam ketahanan energi nasional sekaligus untuk menurunkan impor energi.

Said Didu memaparkan, dengan terbentuknya holding BUMN migas akan terjadi penghematan investasi infrastruktur gas dengan target sekitar US$ 1,5 miliar, plus pengembangan industri gas dari hulu ke hilir. Diharapkan, dengan holding juga bisa terlaksana terjaminnya ketersediaan energi gas dengan harga yang lebih terjangkau dan distribusi yang lebih merata.
Said Didu memperkirakan akan terjadi peningkatan kapasitas kumulatif investasi sekitar US$ 36 miliar antara 2016-2030 untuk Pertamina, dan berikutnya akan tercipta lapangan kerja baru.