Mendagri Cemaskan Data Penduduk yang Masih Ada di Perusahaan Asing

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencemaskan data penduduk Indonesia yang masih berada di perusahaa asing yang menjadi pemenang tender pembuatan E-KTP. Tjahjo sebenarnya mengaku heran, karena ada perusahaan asing yang memenangi tender untuk rahasia negara.

"Bukan jumlah uangnya yang besar, tetapi data kependudukan itu. Kok sampai bisa perushaan asing memenangkan tender proyek untuk urusan rahasia penduduk Indonesia. Namanya E-KTP pasti berkaitan dengan data," ujar Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Tjahjo mengungkapkan, masih terdapat 110 juta data yang dipegang oleh perusahaan asing tersebut. Tjahjo mencemaskan data kependudukan tersebut yang terbuka kemungkinan disalahgunakan. Karena itu, Tjahjo minta KPK serius tanganin proyek E-KTP ini.

"Yang kami menyesalkan, kami juga menyampaikan ke KPK dan KPK juga serius menangani ini karena menyangkut data kependudukan, menyangkut uang rakyat. Kalau Rp 90 juta, kita masih bisa talangi dengan uang operasional menteri. Ini kan USD 90 juta dan uang negara sudah keluar," terang dia.

Tjahjo enggan menyebut nama perusahaan asing tersebut yang merupakan subkontraktor dari konsorsium pemenang tender E-KTP. Perusahaan ini ditunjuk oleh konsorsium untuk membuat blanko E-KTP. Namun, konsorsiumnya tidak membayar perusahan asing tersebut sehingga menagih utang ke Kemdagri.

"Begitu saya jadi menteri, saya sudah dihubungi oleh perusahaan itu menemui saya dan agen-agennya. Pak Menteri, kementerian Anda, masih berhutang kepada saya. Lah? APBN sudah clear. Katanya KPK, nggak bisa Kemdagri menganggarkan ulang (untuk bayar perusahaan tersebut)," ungkap dia.

Tjahjo mengatakan bahwa KPK sudah serius menangani kasus E-KTP.  KPK, kata dia, punya komitmen menjadikan kasus ini sebagai prioritas dan sedang menelusurinya.

"Nyatanya ada dan konsorsium belum membayar (perusahaan asing itu). Jadi, kami minta KPK untuk serius dan Pak Agus (Ketua KPK) janji serius tuntas hari ini, karena itu kuncinya," tegas dia.

Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan, bisa saja data kependudukan yang terdapat di perusahaan asing itu digunakan secara tidak bertanggung jawab. Dia mencontohkan, ada orang asing membuat passpor dengan menggunakan data-data penduduk Indonesia.

"Apalagi di E-KTP, bukan saja nama lengkap, tetapi alamat, tempat-tanggal lahir, sampai iris mata dan sidik jari ada di situ," kata dia.

Kasus pencurian data kependudukan ini, kata dia bukan isapan jempol. Tjahjo mengaku sempat diberitahu oleh Komisaris Besar Krishna Murti saat masih menjabat Direktur Reserse dan Kriminal Polda Metro Jaya.

"Ada lho, saya ditunjukkan Direskrim Polda Metro zaman Pak Krisna Murti, 159 orang yang kerjaannya membobol ATM, punya e-KTP asli dan sidik jarinya sama," kata Tjahjo.