Soal Moratorium UN, Wapres Tekankan Pentingnya Standar

Jakarta-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan wacana moratorium (penghentian sementara) Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan dibahas bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja. JK menekankan dibutuhkan tolok ukur atau standar nasional guna meningkatkan pendidikan.

"Suatu negara apa pun butuh standar. Kalau tidak ada standar bagaimana mengetahui kita sudah sampai di mana?" kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/11).

Wapres mengatakan, ada pemikiran yang agak terbalik bahwa UN yang membuat standar itu terbentuk. "Dulu sejarahnya ujian nasional itu orang lulus dengan angka 3,5 jangan lupa. Kita setiap tahun naik setengah, setengah supaya mencapai standar nasional. Baru dengan itulah maka daerah memperbaiki fasilitasnya, supaya jangan banyak yang tidak lulus. Kalau tidak ada standar, bagaimana memperbaikinya?" kata JK.

JK mengumpamakan atlet lompat tinggi yang ingin mencapai standar lompatan setinggi 2 meter. Untuk mencapai itu, diperlukan latihan dan ujian. Apabila belum tercapai, perlu perbaikan fasilitas maupun metode latihan.

JK juga mengatakan, cita-cita pemerintah adalah kemampuan pendidikan di seluruh daerah sama.

Seperti diketahui, Mendikbud akan melakukan moratorium pelaksanaan UN sebagaimana rekomendasi hasil kajian pelaksanaan UN selama ini. "UN sudah tuntas kajiannya, kita rencana dimoratorium. Ini sudah diajukan ke Presiden, tinggal tunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir yang ditemui di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kamis, (24/11).

Pertimbangan moratorium karena UN berfungsi pemetaan, bukan sebagai kelulusan. Jika disetujui, mulai diberlakukan tahun ajaran 2016/2017. Data pelaksanaan UN 2015 /2016, sekitar 30 persen hasil UN di atas standar nasional, sedangkan 70 persen belum memenuhi standar.