UN Tidak Cerminkan Kemampuan Siswa Sesungguhnya

Yogyakarta- Rancana penghapusan Ujian Nasional (UN) sudah lama diusulkan pengamat pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof Wuryadi. Menurutnya, UN tidak mencerminkan kemampuan siswa sesungguhnya, bahkan tidak mampu menganalisis kualitas dan kepribadian seorang siswa.

"Kita dari dulu sudah mengusulkan ada evaluasi sekolah berskala nasional yang diadakan dalam waktu tertentu, tetapi evaluasi itu bukan untuk menentukan kelulusan siswa, apalagi sarana masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Evaluasi semata-mata untuk menilai kualitas sekolah," kata Wuryadi yang juga merupakan peneliti senior di Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).pada Selasa (29/11).

Dia mengatakan, dalam menempuh UN, siswa hanya belajar pada kebenaran mutlak, tetapi tidak menggunakan intuisinya. Karena itu, siswa hanya terbiasa berfikir secara linier dan tidak mampu menerjemahkan hal-hal lain di luar pelajaran yang diujikan dalam UN. "Selain itu, keunggulan nilai akhlak juga tidak bisa hanya ditinjau dari nilai UN, sehingga indikator kelulusan siswa dan kualitas siswa luput," kata dia.

Dia mengakui, evaluasi berjangka harus dilakukan setiap sekolah, dan dijadikan alat ukur penilaian pemerintah. Tapi bukan ujian nasional, dan tidak bisa dipukul rata pada semua daerah. "Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas di setiap daerah berbeda. Karena itu, UN tidak bisa dijadikan model pendidikan yang berkeadilan. Pemerintah perlu membuat semacam standar penilaian evaluasi sekolah yang disesuaikan dengan keadaan daerah," ujarnya.

Bahkan untuk syarat kelulusan, menurut Wuryadi, idealnya pemerintah pusat hanya menyiapkan ukuran standar, sementara pemerintah daerah membuat detailnya dan memutuskan lulus atau tidaknya seorang siswa.

Merespons rencana moratorium UN, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji
menegaskan, keputusan pemerintah pusat harus dilaksanakan daerah. Karena itu, Disdikpora DIY akan melakukan pendataan dan penyesuaian, jika penghapusan UN resmi diterapkan.

Aji membenarkan, selama ini UN dijadikan syarat kelulusan maupun parameter untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meski sudah diterapkan prosentasi 60 persen nilai sekolah dan 40 persen nilai UN untuk kelulusan siswa, tetapi nilai murni UN lah yang tetap dijadikan patokan utama untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. "Saat ini, kami sedang memformulasikan pengganti UN itu di tingkat daerah. Apakah ada tes terlulis untuk masuk sekolah di jenjang SMP dan SMA, atau ada sistem lain," ujarnya.

Dikatakan, selama ini sekolah swasta sudah menerapkan sistem tes psikologi bagi calon siswa. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan diterapkan di sekolah negeri. "Pada prinsipnya, DIY siap, meski moratorium UN hanya bersifat
sementara," tegasnya.