Pedagang Pasar Kramat Jati Minta Uang Sewa Diintegrasikan

Jakarta - Para pedagang yang menempati sejumlah kios di dalam Pasar Kramat Jati di Jalan Raya Bogor KM 20, Jakarta Timur meminta agar pihak PD Pasar Jaya meringkaskan proses pembayaran sewa dengan mengintegrasikan berbagai tagihan yang ada.

Hal itu disampaikan para pedagang ketika Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi pasar itu pada Minggu (4/12).

Seperti yang disampaikan oleh Azizah (25), RT04/RW09, Kelurahan Kramat Jati, yang meneruskan usaha orang tuanya menjual plastik selama 20 tahun.

"Pak Sandi tolong dong kalau misalkan bapak nanti jadi Wagub pembayaran sewa diperingkas. Sekarang ini kita sudah bayar uang sewa bulanan tapi masih ada juga bayar yang tempelan," ujar Azizah, Minggu (4/12) ketika Sandiaga Uno mengunjungi kiosnya.

Pasalnya dengan berbagai macam jenis iuran yang ada, dirinya harus membayar uang sewa dan segala macam jenisnya hingga mencapai Rp 1 juta.

"Kita banyak bayar 5 tahunan, sebulan sekali. Sekarang yang seharian tempelan dijadiin per bulan, belum lagi uang listrik, uang kebersihan, banyak banget bayarannya," tambahnya.

Sedangkan salah satu pengunjung pasar, Puji (50), RT08/RW02, Kelurahan Batu Ampar, meminta agar Sandiaga Uno membuat seluruh pasar tradisional yang ada di Jakarta agar harga sembakonya stabil.

"Sekarang harga cabai, bawang merah masih mahal. Harganya melonjak terus secara mendadak, tolong bagi para ibu-ibu rumah tangga dari ekonomi tidak mampu bisa diberikan sembako murah," kata Puji.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, Sandiaga Uno mengaku akan membuat sistem pembayaran sewa bagi para pedagang menjadi satu sistem tarif sewa saja di luar penggunaan listrik.

"Pedagang kecil di pasar tradisional justru harus kita bantu dan permudah usahanya dengan memberikan kemudahan pembayaran sewa agar mereka bisa berjualan dengan leluasa," kata Sandiaga Uno.

Disebutkannya, di Pasar Kramat Jati yang dapat menampung lebih dari 1.500 kios tersebut para pelaku usaha kecil mikro (UKM) harus dilindungi dengan memberikan bantalan sosial melalui berbagai insentif dan kemudahan.

"Ada sejumlah SK Gubernur yang saat ini masih memberatkan para pedagang kecil di sini. Itu harus diubah agar para pedagang kecil dengan modal terbatas semakin berkembang," lanjutnya.

Perihal masalah harga sembako yang saat ini masih mahal dan mudah bergejolak, Sandi Uno mengakui akan menggunakan jejaring pelaku ekonomi di dalam rantai distribusi sembako untuk semakin memperingkas proses alur barang dari produsen ke konsumen.

"Saya akan koordinasikan kepada para perwakilan pedagang pasar terutama di pasar induk besar di Jakarta untuk memastikan pasokan sembako aman dan tercukupi untuk jangka waktu yang aman," kata Sandi Uno.

Ia melihat selama ini para pedagang dengan modal kecil tidak berdaya dengan sistem pasokan yang selalu mengutamakan para pengusaha dengan modal besar dan selalu membeli dalam jumlah kapasitas yang besar.

"Di sinilah peran dari pemerintah untuk memberikan keadilan sosial bagi para pelaku pedagang, jangan sampai pedagang kecil tergilas dengan pedagang bermodal besar. Semua harus sama rata dan saling subsidi silang agar memiliki kesempatan yang sama," tandasnya.