Mendagri Minta 16 Pemda Selesaikan NPHD Pengamanan Pilkada

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menghadiri Rapat Kerja (raker) dengan Komisi II DPR. Raker terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di 101 daerah yang terdiri tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota.

Dalam paparannya, Tjahjo mengakui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk 16 daerah belum ditandatangani pemerintah daerah (pemda).

"Khusus untuk pengamanan yang belum lunas sampai 24 November 2016 ada 16 daerah. Kami terus ingatkan daerah agar segera selesaikan NPHD pengamanan pilkada," kata Tjahjo di Ruang Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12).

Dia optimistis permasalahan NPHD segera rampung sebagaimana pengalaman Pilkada Serentak 2015. "Secara prinsip, anggaran cukup tercukupi, hanya modelnya per termin," ujarnya.

Pada bagian lain, Tjahjo berharap, Komisi II turut membantu sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Dengan begitu, tingkat partisipasi dapat melebihi Pilkada Serentak 2015.

"Tingkat partisipasi pilkada sebelumnya memang di atas 70 persen, tapi daerah padat penduduk seperti di Medan, tingkat partisipasinya di bawah 25 persen," katanya.

Menurut Tjahjo, pihaknya juga meminta agar seluruh pihak mencermati pihak ketiga yang dapat mempengaruhi proses pilkada. Pihak ketiga itu, lanjutnya, berusaha membeli suara. "Perlu kita adakan pencermatan," tegasnya.

"Secara prinsip, kami yakin Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah berjalan dengan lancar dan baik. Kami yakin dengan pengalaman KPU dan Bawaslu pusat dan daerah."