Mahfudz: PKS Legawa Dikeluarkan dari Koalisi
Rabu, 4 April 2012 | 11:15 WIB
PKS menolak rencana kenaikan BBM karena diyakini membebani masyarakat.
Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan partainya siap jika dikeluarkan dari koalisi menyusul berseberangan dengan garis komando koalisi dalam voting Paripurna kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minggu lalu.
"Jika rapat Setgab sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi, maka PKS dengan legowo menerima hal itu," kata Mahfudz yang juga ketua Komisi I tersebut melalui pesan elektronik kepada para wartawan, Selasa (3/4) malam.
Namun, PKS mengatakan akan menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang langsung menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan partainya. PKS, menurut dia, menolak rencana kenaikan BBM karena diyakini membebani masyarakat.
"Dalam posisi apapun PKS akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas termasuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat karena banyak rakyat yang sedang dihimpit berbagai persoalan," kata dia lagi.
PKS tidak diundang dalam rapat sekretariat gabungan (Setgab) koalisi di Cikeas tadi malam. Rapat tersebut mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi.
Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan partainya siap jika dikeluarkan dari koalisi menyusul berseberangan dengan garis komando koalisi dalam voting Paripurna kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minggu lalu.
"Jika rapat Setgab sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi, maka PKS dengan legowo menerima hal itu," kata Mahfudz yang juga ketua Komisi I tersebut melalui pesan elektronik kepada para wartawan, Selasa (3/4) malam.
Namun, PKS mengatakan akan menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang langsung menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan partainya. PKS, menurut dia, menolak rencana kenaikan BBM karena diyakini membebani masyarakat.
"Dalam posisi apapun PKS akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas termasuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat karena banyak rakyat yang sedang dihimpit berbagai persoalan," kata dia lagi.
PKS tidak diundang dalam rapat sekretariat gabungan (Setgab) koalisi di Cikeas tadi malam. Rapat tersebut mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




