Din Syamsudin Dukung Rencana Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Malang - Setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK), Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Din Syamsuddin membesuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) KH Hasyim Muzadi di RS Lavalette, Kota Malang, Senin (16/1) sore.

Usai membesuk Hasyim Muzadi, Din menyatakan bahwa Kiai Hasyim, serta dia sama-sama menyatakan keprihatinannya atas kondisi kehidupan berbangsa dan umat, yang menurutnya telah terjadi dialektika bertentangan. "Kami prihatin melihat kondisi kehidupan berbangsa saat ini. Terutama antar kelompok yang mengklaim kebenaran dan menafikkan kebenaran di pihak lain," ujar Din Syamsudin kepada wartawan di RS Lavalette.

Menurut Din, semua bermula dari kasus ‘pidato’ di Pulau Seribu yang kemudian menjadi faktor pemicu dari persoalan kesenjangan yang sudah terjadi. "Saya pribadi pernah sampaikan kepada Presiden, bahwa reaksi umat Islam karena akumulasi kesenjangan yang terjadi, serta terjadinya keterpurukkan ekonomi umat Islam hingga sulit dibangkitkan, kecuali ada keterpihakan dari negara," ujar Din Syamsudin.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu mengaku sudah pernah menyarankan segera dilakukan dialog agar persoalan tidak terus berlarut.

"Sudah saya sarankan dilakukan segera upaya-upaya dialog, bukan dialektika. Apalagi sekarang, terakhir di Bandung, antarpihak saling menyerang. Karena itu perlu intensif dialog. Iya kan," ujar Din lagi. Ia juga menginginkan adanya keseimbangan nasional, tidak berat sebelah atau menguntungkan kelompok tertentu. Apalagi The Power of Money semakin mendikte panggung politik nasional.

"Makanya saya sarankan, negara harus hadir sebagai penegak keadilan yang sejati. Disisi negara mesti hadir dengan netral, baik kementerian, kepolisian perlu berkeadilan jangan sampai berpihak," tandasnya. Din tetap mendukung rencana Presiden Joko Widodo membentuk Dewan Kerukunan Nasional, tetapi harus bekerja dan benar-benar menegakkan keadilan secara sejati. Jangan kerukunan semu, yang hanya menguntungkan kepentingan pemerintah semata, tambahnya.

Pada bagian lain Din menambahkan, peristiwa di Bandung, Jawa Barat, ada gejala keterpihakkan negara terhadap kelompok tertentu dan menyerang kelompok lain. "Saya membaca di media massa. Ada keperpihakan Polri pada peristiwa di Bandung, khususnya Polda Jabar. Semestinya negara harus netral di atas dan untuk kepentingan semua kelompok. Sekali negara (pemerintah) berpihak, maka aksi dan reaksi akan terjadi," kata Din.

Din menambahkan, semua pihak bisa menjadi bagian dari upaya dialog, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun organisasi massa lainnya. Kita berharap, ini bukan hanya upaya masyarakat aja tetapi juga menjadi prakarsa pemerintah, katanya mengakhiri pembicaraan.