Lima Organisasi Mahasiswa Lintas Agama Desak Pemerintah Bubarkan Ormas AntiPancasila

Jakarta - Saat ini Indonesia sedang berada di tengah fase darurat kebangsaan. Terdapat beberapa oknum dan kelompok yang terus berupaya memecah belah keutuhan dan kedamaian Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik.

"Kondisi ini menjadi keprihatinan nasional bagi seluruh anak bangsa yang harus disikapi segera sehingga kita dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Chrisman saat jumpa pers bersama pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) serta Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Jakarta, Kamis (19/1).

Seluruh organisasi kemahasiswaan tersebut mencanangkan lima resolusi Indonesia. Pertama, mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. "Seluruh elemen harus tunduk dan patuh terhadap konsensus bersama yaitu Pancasila. Apabila ada yang menentang Pancasila, kami desak bubarkan," kata Chrisman.

Adapun poin kedua resolusi yakni mendukung pihak kepolisian untuk menuntaskan proses hukum dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Rizieq Syihab. "Kami dukung dengan segera pihak kepolisian menyelesaikan proses hukum Rizieq Syihab. Kepada pihak lain yang ingin merongrong agar proses hukum tak jalan, kami harap umat muslim tetap tenang, tetal jaga toletansi," kata Sekjen PMII, Abdul Waris Wally.

Butir ketiga disampaikan Ketua Umum GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat. "Poin ketiga, kami meminta kepada pemerintah melalui aparat hukum untuk menindak tegas para pelaku tindakan intoleran yang menganggu kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kasus bom di Samarinda dan pembubaran ibadah di Sabuga, Bandung," kata Sahat.

Sementara resolusi keempat yakni menyerukan kepada selurug anak bangsa untuj bersatu menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. "Kami sepakat serukan persatuan NKRI," kata Ketua PP Hikmahbudhi, Sugiartana saat menyampaikan butir keempat.

Resolusi kelima yaitu, meminta kepada pemerintah untum menjaga marwah negara dan mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kami mohon kepada aparat tegakkan hukum. Dengan hukum ditegakkan, maka keadilan sosial bisa tercapai," kata Ketua PP KMHDI, Putu Wiratnaya.