Indonesia Raya Incorporated Lokomotif untuk Mewujudkan Sila Ke-5 Pancasila

Batam - Konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) yang terus digaungkan Gerakan Ekayastra Unmada Semangat Satu Bangsa bisa menjadi lokomotif bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5. IRI yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat itu akan mampu menjadi penangkal serangan asing di era penggunaan soft power seperti saat ini.

Hal itu dikatakan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri pada acara focus group discussion (FGD) bertema "Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa" yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Senin (23/1). Acara dipandu dosen ekonomi Universitas Indonesia Sari Wahyuni dan Pemimpin Redaksi Batam Pos Yosh Suchari.

Acara itu dihadiri Ketua Gerakan Ekayastra Unmada AM Putut Prabantoro, Munawar Ismail (Universitas Brawijaya, Malang), Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Benaulus Saragih (Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur), Mudrajat Kuncoro (Universitas Gadjah Mada/UGM Yogyakarta), Werry Darta Taifur (Universitas Andalas), Darsono (UNS), Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Winata Wira (Universitas Maritim Haji Raja Ali, Kepulauan Riau), dan Tulus Tambunan (Universitas Trisakti).

Pada acara itu, Kiki mengingatkan, Indonesia perlu mewaspadai perang generasi ke empat, yakni perang yang menggunakan instrumen-instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik. "Dulu, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power dengan kekuatan militer. Sekarang, negara-negara adidaya menggunakan soft power melalui instrumen sosila, budaya, ekonomi, dan politik. Negara adidaya masuk Indonesia dengan kulo nuwun," tuturnya.

Dikatakan, saat ini kekuatan asing masuk ke Indonesia, salah satunya lewat jalur politik dengan cara pembajakan negara. Mereka memengaruhi para pembuatan undang-undang atau mengamendemen UUD 1945. "Konon, katanya, sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing," tuturnya.

Menurut Kiki, saat ini ada dua ancaman bagi Indonesoa, yakni hegemoni global berupa perang dua kekuatan besar Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta Ideologi transnasional.

AS dan Tiongkok sebagai negara hegemonik predatorik, ujar Kiki, memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap Indonesia. Presiden Tiongkok Xi Jin Ping, katanya,mengeluarkan kebijakan Jalur Sutra abad ke-21.

"Kebijakan itu untuk mengamakan pangan dan energi. Caranya dengan memberi bantuan ke banyak negara, seperti ke Indonesia dan Timor Leste. Tiongkok membangun banyak proyek di luar negeri, namun dengan syarat warga negaranya menjadi pekerja, Kebanyakan warga negara yang bekerja di luar negeri itu tidak kembali ke negara mereka, bahkan beranak pinak di negara terkait," kata Kiki.

Dia mencontohkan di Timor Leste. Di negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia itu ada salah satu desa yang kepala desanya adalah eks WN Tiongkok. "Kepala desa itu, menurut informasi yang saya dapat, merupakan bagian dari program pemerintah Tiongkok itu," tuturnya.

Menurut Kiki, negara-negara adidaya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang kuat dan besar. Situasi saat ini, di mana marak terjadi adu domba antarsuku, agama, ras, dan golongan, merupakan bagian dari hegemoni asing yang ingin membuat Indonesia tidak stabil.

"Bagi Indonesia, situasi seperti itu menjadi ancaman. Nilai-nilau Pancasila luntur, toleransi menipis, dan terorisme mendapatkan angin," katanya.

Namun, menurut Kiki, ancaman-ancaman itubtidak akan berarti apa-apa jika Pancasila, terutama sila ke-5 bisa diwujudkan. Dalam konteks ini, Indonesia Raya Incorporated (IRI) bisa menjadi lokomotif bagi terwujudnya sila ke-5 Pancasila itu.
Kiki pun memuji Gerakan Ekayastra Unmada yang terus mendorong terwujudnya IRI. "IRI merupakan terobosan dalam rangka mewujudkan sila ke-5. Jika keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat terwujud, hegemoni asing itu bisa ditangkal," tuturnya.