Pengawasan Hakim MK Perlu Diperkuat

Jakarta - Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mendorong agar pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi diperkuat. Salah satu yang diusulkan Ismail adalah memperkuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Sekarang memang ada pengawasan internal MK yakni dewan etik, namun dewan etik ini tidak bisa menindak jika ada hakim konstitusi melakukan pelanggaran. Karena itu, kita dorong agar dewan etik dileburkan atau dilikuidasi menjadi MKMK yang sifat permanen untuk mengawasi, mengadili dan menindak hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran," ujar Ismail, di Jakarta, Selasa (31/1).

Pengawasan internal melalui dewan etik ini selama ini, kata dia, sangat lemah sehingga banyak hakim konstitusi tetap melanggar kode etik. Jika ditemukan pelanggaran berat, katanya baru dewan etik membuat Majelis Kehormatan MK untuk menindak hakim bersangkutan dengan memberikan rekomendasi sanksi baik berupa teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

"Jadi, MKMK ini sifatnya ad hoc, maka kita dorong agar permanen sehingga dewan etik dilebur saja di MKMK tersebut," jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa MK merupakan lembaga negara yang memiliki desain kontrol yang sangat lemah. Berbeda dengan lembaga lain, seperti hakim MA yang bisa diawasi oleh Komisi Yudisial atau Presiden, hakim MK sekarang tidak diawasi oleh KY dan aturan terkait itu telah dibatalkan oleh MK itu sendiri.

"Agar parerel dengan peran KY, sebaiknya KY diperkuat kembali untuk mengawasi hakim MK. Desain kontrol MK sangat lemah. Kalau MA lemah atau langgar UU, masih ada grasi dari Presiden seperti kasus Antasari. Jika DPR dan pemeritnah salah dalam membuat UU, ada kontrolnya di MK. Sementara MK, tidak ada. Absolutisme kekuasaan membuat mereka cenderung korup," kata dia.