Pembangunan Pendidikan di Perbatasan Belum Maksimal

Pontianak- Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya mengatakan, hingga saat ini pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan berbagai faktor baik sarana dan prasarana pendidikan maupun infrasturktur ke wilayah perbatasan yang masih terbatas.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya kepada wartawan dalam menanggapi adanya kiriman bantuan peralatan sekolah untuk anak SD di kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, Jumat (7/4).

Ia mengakui masih banyak pendidikan wilayah perbatasan di Kalbar yang belum tersentuh secara menyeluruh baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi serta pemerintah pusat. Sebab, jika hanya diserahkan kepada pemerintah kabupaten maka hal itu tidak akan dapat dialaksanakan secara menyeluruh karena berbagai keterbatasan baik itu pembiayaan, sarana dan prasarana maupun infrastruktur di perbatasan.

Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam hal menangani pendidikan di perbatasan dan daerah terpencil atau tertinggal. Sebab, sekarang ini kewenangan menangani pendidikan untuk tingkat SD dan SMP sudah di kabupaten, sementara untuk SMA sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Sukiman, dalam kunjungannya ke Kalbar bersama dengan anggota Badan Anggaran DPR mengatakan, letak geografis Kalbar merupakan satu daerah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sarawak, Malaysia. Di mana ada lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuashulu.

Ia mengatakan, di wilayah Kalbar, khususnya di daerah perbatasan dan di kabupaten lain di Kalbar masih banyak yang merupakan daerah tertinggal. Sehingga perlu sentuhan dan penanganan secara maksimal sehingga ada perubahan dan kemajuan.

Dengan kondisi dan letak geografis yang strategis itu, diharapkan mendapat satu kebijakan khusus dalam rangka kebijakan anggaran. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Artinya kebijakan anggaran itu dapat diarahkan minimal untuk pembangunan sarana dan perasana serta infrastruktur di perbatasan serta daerah tertinggal. Dengan adanya kebijakan khusus untuk anggaran itu diharapkan daerah perbatasan dan daerah tertinggal di Kalbar dapat mengalami kemajuan dan perubahan yang lebih baik.