Polisi Pantau Provokator Medsos Jelang Pilgub DKI Putaran Dua

Jakarta- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat DKI untuk melakukan rekonsiliasi dalam masa tenang jelang Pilkada DKI putaran kedua yang jatuh pada Rabu 19 April nanti. Polri juga melarang segala bentuk intimidasi.

"Mohon masyarakat di luar Jakarta membantu agar proses Pilkada bisa berlangsung kondusif. Banyak di medsos beredar informasi yang seolah mengkondisikan suasana sedemikian rupa. Kami berterima kasih ke masyarakat Jakarta tetap cool menyikapi itu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri Senin (17/4).

Kepada berbagai pihak yang berupaya memprovokasi dan menyebarluaskan informasi di dunia maya yang mengesankan kondisi seolah Jakarta dalam keadan tertentu dan ingin menimbulkan kemarahan masyarakat maka sebaiknya itu tidak dilakukan.

"Kami kontrol terus di medsos. Kita tidak tutup kemungkinan investigasi atas konten yang bernuansa ingin adanya suatu konflik di masyarakat kita. Kami mencermati itu tapi kita tidak sebutkan. Kepolisian prosuasana yang kondusif," tegasnya.

Polisi mengajak masyarakat melakukan kondisi rekonsiliasi. Boy melanjutkan, dalam masa kampanye yang terjadi tentu ada dukung mendukung satu dan lainnya. Maka konsekuensi dari dinamika ini adalah tentu juga ada pengelompokan di masyarakat.

"Ini yang kita hadapi yang tentu di hari tenang ini, kepolisian mengajak masyarakat kembali merajut persatuan kesatuan di antara kita sehingga proses Pilkada mantap ke depan sampai hari pemungutan suara," lanjutnya.

Setajam apapun perbedaan pandangan sebagai dampak Pilkada hendaknya masyarakat mengutamakan kepentingan lebih luas yaitu persatuan masyarakat Indonesia.

"Agar perbedaan ini, ke depan lebih diwujudkan dalam bentuk peningkatan hak masyarakat untuk dapat melaksanakan proses pemilihan dengan kondusif aman tanpa intimidasi sehingga tanggal 19 April nanti masyarakat nyaman datang ke TPS," sambungnya.

Boy mengatakan jika Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga terus mengikuti perkembangan Pilkada DKI. Kepada tokoh masyarakat dia mengajak untuk meninggalkan atribut kampanye.

"Pemilu demokratis adalah yang proses pelaksanaan yang terbebas dari segala bentuk kekhawatiran publik, ancaman, dan beban psikis. Yang ada adalah rasa percaya diri masyarakat untuk datang ke TPS tanpa ada intimidasi," tambahnya.

Untuk itu kepolisian berupaya memaintenance kondisi itu dengan meminta bantuan ke TNI dan Limas dan berjaga di TPS yang ditentukan.

Kepolisian dan TNI akan melakukan monitoring di TPS dan sudut kota untuk memastikan Jakarta dalam keadaan kondusif dan aman.

"Diimbau masyarakat di luar Jakarta, yang tidak berkepentingan dengan Pilkada untuk tidak melanjutkan hal yang menganggu kenyamanan masyarakat Jakarta," imbuhnya.

Apabila memang ingin traveling itu normal tapi bila kehadiran ke Jakarta dengan niat tidak baik seperti menghambat, mengganggu atau berupaya membuat kekacauan dalam konteks Pilkada itu tentu sesuatu yang tidak diharapkan.