Setara Institute: Pilkada DKI Harus Berkualitas

Jakarta - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, menyerukan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta harus berkualitas dan berintegritas. Untuk itu semua pihak, seperti pemerintah, penyelenggara Pilkada, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemilih bekerja sama yang baik, serta tidak boleh bermusuhan.

Hal itu dikatakan Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/4). Ia meminta seluruh warga Jakarta yang mempunyai hak pilih agar datang dan tunaikanlah hak pilih dengan riang, gembira, obyektif, dan merdeka tanpa tekanan. "Prestasi, kinerja, dan kualitas kepemimpinan calon hendaklah menjadi referensi utama dalam menentukan pilihan kita semua," kata dia.

Hendardi meminta agar mengabaikan dan mencegah segala bentuk tindakan yang membuat orang lain takut, cemas, sehingga menghilangkan kegembiraan dalam memilih dan melemahkan rasio dan kemerdekaan warga Jakarta sebagai pemilih.

Masyarakat, kata dia, harus berpihak dan bertindak pada penguatan kualitas dan integritas Pilkada, dengan menolak berbagai upaya, termasuk intimidasi, yang akan merusak dan melemahkan kualitas dan integiritas Pilkada.

Warga Jakarta, kata dia, harus mengutamakan kemerdekaan diri sebagai pemilih dengan cara melepas dan mengabaikan segala bentuk politisasi identitas yang tidak memiliki relevansi dengan proses Pilkada.

Ia meminta agar menyatukan langkah dan keyakinan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi yang sama sekali tidak beralasan untuk mencerai-beraikan warga Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya sebagai anak bangsa yang terikat dalam satu kesatuan yakni bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang majemuk, toleran, rukun dan damai.

Ia mengatakan, Pilkada DKI Jakarta telah memberikan magnitude politik secara nasional karena posisi strategis Jakarta dan politisasi identitas yang di luar batas akal sehat manusia. Kontestasi politik di Jakarta menjadi sesuatu yang mencekam, berbiaya tinggi, termasuk high cost security karena aparat keamanan menjadi tumpuan bagi terciptanya kondisi tertib sosial sepanjang proses Pilkada.

Proses Pilkada DKI Jakarta telah memberikan pembelajaran berharga bagi semua orang tentang kualitas demokrasi dan integritas elektoral seperti Pilkada. Head to head pada putaran kedua antara pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi telah menunjukkan bahwa demokrasi kita masih terbatas simbolik dan menihilkan nilai-nilai substantif demokrasi itu sendiri.
Kesetaraan kesempatan politik bagi setiap warga negara sekuat tenaga dipangkas sebagai penguat argumen jangan memilih pemimpin non muslim dan bukan pribumi. Secara sistematis, Basuki Tjahaja Purnama mengalami multiple discrimination sepanjang proses Pilkada. Termasuk Djarot yang pribumi dan muslim pun mengalami pengusiran. Serangan-serangan tersebut, bisa jadi memperluas tingkat keterpilihan Basuki-Djarot, karena simpati dan empati publik yang membesar.

Sementara, pada pasangan Anies-Sandi, serangan dalam bentuk politisasi identitas tidak nampak. Tetapi, meskipun serangan terhadap Basuki-Djarot belum tentu digerakkan oleh pasangan Anies-Sandi, tetapi insentif politik elektoral dipastikan akan diperoleh pasangan yang didukungan Partai Gerindra dan PKS ini. Karena pergaulannya dengan kelompok-kelompok intoleran, pasangan Anies-Sandi dipersepsi publik sebagai pasangan yang antikemajemukan, mendukung gerakan-gerakan intoleransi, termasuk dipersepsi akan melakukan politik penyeragaman atas nama agama (Syariat Islam) di DKI Jakarta.

Gagasan penguatan pemerintahan yang bersih, penguatan kemajemukan, dan pembangunan yang berkeadilan tidak mendominasi perdebatan di antara dua pasangan calon gubernur/wakil gubernur dan utamanya di ruang-ruang publik Jakarta. Pilkada DKI Jakarta telah membuktikan bahwa politisasi identitas telah membuat pikiran banyak orang menjadi dangkal, segregatif, dan menihilkan gagasan-gagasan substantif demokrasi yang semestinya menjadi dasar pertimbangan memilih.