E-Budgeting, APBD DKI Tak Bisa Disusupi Anggaran Siluman

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan APBD DKI diamankan dengan kata sandi (password). Apabila ada perubahan dalam e-budgeting, bisa langsung diketahui pemegang password, kapan dan waktu perubahan itu terjadi. Dengan begitu, program yang tidak ada dalam pembahasan dan disepakati bersama, tidak bisa masuk seenaknya dalam APBD DKI.

"E-budgeting ada supaya enggak gampang diubah-ubah. Sehingga tidak ada program-program yang tidak dibahas masuk ke situ. Sehingga enggak kebobolan lagi seperti yang lalu-lalu. Program enggak jelas masuk. Makanya bukan rahasia. Itu transparan, hanya tidak bisa diubah kalau sudah masuk. Nah kalau mau diubah harus melalui proses," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (26/4).

Bila nanti ada perubahan, harus ada melalui proses pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Setelah disepakati perubahan tersebut, maka akan dibuat berita acara pembahasan yang ditandatangani eksekutif dan legislatif. Lalu nanti perubahan akan dilakukan dalam rapat itu juga dengan tiga password bersamaan dari eksekutif dan legislatif.

"Jadi enggak bisa sembarangan diubah. Karena password hanya diketahui masing-masing pengguna anggaran. Dengan cara seperti itu, APBD Jakarta fix masuk situ. Kalau mau perubahan, melalui proses pembahasan lagi. Jadi DPRD juga ada password, tapi dia enggak bisa mengubah, hanya bisa melihat. Sehingga ada check dan recheck," jelasnya.

Mengenai triple password, Djarot menerangkan bukan berarti APBD DKI tersebut bersifat rahasia. Justru dengan adanya e-budgeting, semua masyarakat bisa melihat penggunaan anggaran daerah yang berasal dari pajak mereka.

Pihak yang bisa memiliki password adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, pengguna anggaran seperti pimpinan SKPD dan UKPD serta DPRD DKI. Semua yang memegang password bisa melihat e-budgeting, namun tidak bisa mengubahnnya.

"Jadi enggak rahasia dong. Yang punya password, masing-masing SKPD, UKPD, Bappeda, Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD DKI. Kalau ada yang baru atau penyempurnaan anggaran, ya masuk melalui proses. Makanya ada namanya APBD Perubahan," paparnya.

Termasuk KPK, BPK dan PPATK juga memiliki password untuk mengawasi APBD DKI melalui sistem e-budgeting. Mereka bisa melihat, namun juga tetap tidak bisa mengubah anggaran.

"KPK punya, termasuk PPATK akan memonitor transaksi keuangan. Ini kerja sama PPTAK untuk pejabat eselon dua dan tiga. Dan semua pejabat kita kan sudah melaporkan LHKPN," tegasnya.