Basuki: E-Budgeting Terus Disempurnakan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk menerapkan e-budgeting pihaknya terus memperbaikinya. Pihaknya memang bertahap menerapkan e-budgeting sejak penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Pada tahun tersebut penyusunan APBD yang akan dilakukan secara e-budgeting ditolak oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Begitupun pada tahun 2015, DPRD menolak penerapan e-budgeting ini sehingga belum bisa diterapkan sepenuhnya.

"Kami temukan lagi, perbaiki lagi. APBD 2016 sudah pakai template lebih baik, tapi APBD 2017 saya tidak ikut tapi sudah sesuai template," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (26/4).

Ia mengatakan, pihaknya sudah mengikat penyusunan anggaran sejak Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sehingga tidak bisa berubah lagi.

Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KPK untuk mengawasi anggaran DKI ini. Basuki mengibaratkan, APBD di DKI, sampai harga satu botol minuman pun yang ada di DKI orang lain bisa mengetahuinya.

"Makanya itu lah kenapa saya paksa transaksi nontunai. Kalau nontunai kita bisa lihat uang ke mana dari siapa ke siapa. Itu saja sih," katanya.

Basuki menjelaskan jika tidak ada sistem e-budgeting maka akan terjadi kesulitan. Sistem e-budgeting pun tidak berguna jika gubernurnya takut ditekan.

"Kemarin 2015, kalau saya takut dipecat pasti saya ikut versi mereka (DPRD). Bisa dimasukkan semua ke e-budgeting. Semua belanja yang Rp 12,1 triliun yang ada UPS itu," pungkasnya.