Ahok Berupaya Terus Perbaiki E-Budgeting

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berupaya terus memperbaiki penerapan e-budgeting yang telah diterapkan sejak penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Pada tahun tersebut, penyusunan APBD yang akan dilakukan secara e-budgeting ditolak oleh para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Begitupun pada tahun 2015, DPRD menolak penerapan e-budgeting sehingga belum bisa diterapkan sepenuhnya. "Kami temukan lagi, perbaiki lagi. APBD 2016 sudah pakai template lebih baik, tapi APBD 2017 saya tidak ikut tapi sudah sesuai template," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (26/4).

Ia mengatakan, pihaknya sudah mengikat penyusunan anggaran sejak prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) sehingga tidak bisa berubah lagi.

Pemprov juga sudah bekerja sama dengan Indonesian Coruption Watch (ICW) dan KPK untuk mengawasi anggaran DKI. Basuki mengibaratkan, APBD di DKI, sampai harga satu botol minuman pun bisa diketahui.

"Makanya itu lah kenapa saya paksa transaksi nontunai. Kalau nontunai kita bisa lihat uang ke mana dari siapa ke siapa. Itu saja sih," katanya.