Djarot: Parkir Meter Dapat Dipertanggungjawabkan

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur DKI terpilih Pilgub DKI 2017, Sandiaga Uno yang menyatakan parkir meter tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Karena menghilangkan juru parkir (jukir) yang menurut Sandiaga merupakan kearifan lokal Jakarta.

Ia menegaskan Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan dirinya, membangun Kota Jakarta dengan sistem elektronik yang cashless atau non tunai. Hal itu dilakukan untuk menghindari kebocoran dan menghilangkan korupsi.

"Sistem parkir juga melakukan itu. Kita gunakan parkir meter. Supaya apa? Supaya tingkat kebocoran retribusi parkir yang selama ini terjadi dapat dihilangkan," kata Djarot saat mengunjungi Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5).

Kemudian, pendapatan daerah dari retribusi parkir dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai target yang telah ditentukan. Juga ada kepastian dari tarif retribusi parkir.

"Lalu ada jaminan bagi jukir. Karena justru jukir digaji dua kali lipat dari UMP DKI, sesuai dengan potensinya. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa mendeteksi betul uang yang diberikan masyarakat. Berapa yang kamu bayar masuk dalam pendapatan daerah," ujarnya.

Alasan lain menerapkan sistem parkir meter ini, mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan agar tidak ada lagi perebutan lahan parkir antar preman-preman parkir. Yang akhirnya berujung pada tawuran yang mengakibatkan korban luka hingga korban jiwa.

"Dulu kenapa kita ubah menggunakan sistem seperti ini, kalau sistem manual dan kontan, saya tahu zaman dulu, lahan parkir itu dipetak-petakin, diperebutin antar preman itu. Contoh tawuran di Dewi Sartika, salah satu pemicunya itu pasti rebutan lahan," terangnya.

Ia menyatakan setuju dengan pernyataan Sandiaga bahwa juru parkir itu adalah kearifan lokal, jadi harus dipertahankan dengan menghapus parkir meter. Justru dalam penerapan parkir meter, jukir tetap dipertahankan.

"Oh iya menang, ada juru parkir. Kita ada juru parkir kan," tukasnya.

Kalau pun nantinya dalam kepemimpinan Anies-Sandi akan menghapus parkir meter dan menerapkan sistem lama dengan jukir, Djarot menyatakan itu menjadi kebijakan dari keduanya. Tetapi ia mengingatkan, Pemprov DKI mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibayarkan warga untuk membayar retribusi parkir.

"Oh ya silakan. Mau diganti silakan. Itu nanti masa kepemimpinan Pak Anies. Yang kita ingin tekankan di sini semuanya by system. Bahwa ini sebetulnya tujuannya mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibayarkan oleh warga yang membayar retribusi parkir. Itu saja sebetulnya. Juru parkir masih ada," jelasnya.

Menurutnya, budaya yang tidak ada jukir diterapkan di negara-negara Eropa. Namun di Jakarta, jukir masih tetap dipertahankan. Karena bukan hanya membantu mengatur lalu lintas, tetapi juga menjaga kendaraan bermotor yang parkir.