IRI Bisa Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan Sosial

Pekanbaru - Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di bidang sumber daya alam. Namun, potensi itu belum dikelola dan dikembangkan dengan baik untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) yang digagas Gerakan Ekayastra Unmada Semangat Satu Bangsa patut dipraktikkan demi mewujudkan perekonomian yang berkeadilan sosial.

Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri pada seminar bertema "Mencapai Kemakmuran Bersama Melalui Indonesia Raya Incorporated (IRI)" di Fakultas Ekonomi Universitas Riau (Unri), Kamis (4/5).

Pembicara lain dalam seminar itu adalah Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada AM Putut Prabantoro, Wakil Dekan I FE Unri Dr Kamaliah, dan civitas akademika FE Unri. Seminar digelar dalam rangkaian acara Icon IV dan E-Dov 2017 yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FE Unri. Acara dihadiri pula perwakilan mahasiswa dari 21 perguruan tinggi negeri terkemuka se-Indonesia.

"Potensi ekonomi kita sangat tinggi, namun penyebaran sumber daya alam (SDA) tidak merata. Sementara, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan. Untuk itu, sistem ekonomi IRI ini bisa menjadi solusi," ujar Kiki.

Terkait dengan itu, Kiki mengingatkan bahwa ancaman terhadap upaya kemakmuran bersama juga merupakan ancaman terhadap eksistensi Pancasila, yang selama ini menjadi alat pemersatu bangsa. Dikatakan, Pancasila merupakan perkawinan dari nilai-nilai lokal, universalisme, dan idealisme-realisme.

"Dengan demikian, Pancasila bukan sesuatu yang hanya ada di awang-awang. Pancasila itu visioner, membumi, dan cocok dengan kemajemukan Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional, utamanya keadilan sosial," katanya.

Kiki pun mengutip pernyataan Bung Karno bahwa kebangsaan dalam Pancasila adalah kesatuan antara manusia Indonesia dengan tanah airnya, termasuk sumber daya alam. Jika ini dilaksanakan dan disadari bersama, Indonesia sudah makmur sejak lama.

"Sementara, paham kerakyatan Pancasila bisa dilihat dalam sila keempat. Ada tiga intisari sial itu, yakni hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Dalam konteks kekinian, hal itu berarti lebih mengutamakan ide bukan kuantitas. Meski ide dari kelompok minoritas, kalau itu baik untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, maka harus menjadi sebuah keputusan bersama," katanya.

Kiki mengatakan, sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila sudah mulai diimplementasikan beberapa negara, seperti negara-negara di Skandinavia dan Jepang dengan istilah yang berbeda. Oleh karena itu, dia menyayangkan sikap sebagian kelompok di Indonesia yang menggelorakan gerakan meninggalkan Pancasila dan NKRI.

Kepada para mahasiswa yang hadir, mantan Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) itu mengingatkan tentang perang di era generasi industri ke-4. Saat ini perang sudah beralih ke model slef destruction melalui penguasaan SDA dan perekonomian.

"Cara-cara yang dipakai pihak asing adalah dengan menggunakan soft power. Mereka datang dengan berbaik hati, namun akhirnya memecah belah bangsa untuk bisa menguasai sumber daya kita," tuturnya.

Untuk itu, rakyat Indonesia seharusnya sadar bahwa saat ini kejahatan transnasional telah menjadi ancaman nyata. Ancaman itu membuat nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur bangsa kian luntur, menipisnya toleransi, maraknya terorisme, hingga pemberontakan bersenjata.

"Saat ini ideologi transnasional itu kian mengancam Pancasila, mulai dari khilafahisme, keberadaan sisa-sisa komunisme, serta liberalisme-kapitalisme. Saat ini juga terlihat kekeliruan dalam mengelola kemajemukan dan kebebasan yang melewati batas," katanya.

Kiki pun menggugah seluruh rakyat Indonesia, termasuk para elite politik untuk sadar akan adanya ancaman-ancaman itu. Setelah sadar, seluruh elemen bangsa bersama-sama mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Inilah (keadilan sosial dan kemakmuran rakyat, Red) yang menjadi akal permasalahannya. Bangsa dan rakyat kita gampang diadu domba dan mudah dimasuki hegemoni global karena tidak sadar dan belum bisa mewujudkan keadilan sosial.
"Sistem keamanan dan pertahanan yang paling efektif adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Sistem ekonomi IRI sesuai dengan upaya untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila itu," ujarnya.

Seperti diketahui, IRI mensyaratkan adanya perkawinan antara BUMN dan BUMD di sebuah sumber ekonomi. Perkawinan antara BUMN dan BUMD itu melahirkan badan usaha baru yang kemudian akan menjual sahamnya ke BUMD seluruh Indonesia.
Untuk menegaskan "dikuasai negara", mayoritas saham minimal 51% dari masing-masing badan usaha, baik negara (pemerintah), provinsi, atau kabupaten/kota, harus dikuasai pemerintah masing-masing.

Terkait dengan BUMN, IRI mensyaratkan hendaknya dikuasai oleh pemerintah (minimal 51%) dan sisanya dijual kepada BUMD seluruh Indonesia. Dengan demikian, katanya, ada kepemilikan bersama yang manfaatnya langsung dinikmati daerah (rakyat), terjadi pengawasan bersama, dan semuanya menjadi saling terikat.

Keterikatan satu sama lain dalam ‘perkawinan’ itu akan memperkuat persatuan bangsa berlandaskan usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Agar IRI bisa diwujudkan, maka harus ada kemauan politik dari pemerintah pusat, daerah, DPR, dan DPD. Jika sistem ekonomi ini sudah terwujud, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan lain di daerah akan menyesuaikan.