Djarot: Program Anies-Sandi Bisa Dimasukkan dalam APBD DKI 2018

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan progam, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pilgub DKI 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno lebih baik dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.

Karena tidak mungkin lagi dimasukkan ke dalam APBD Perubahan DKI 2017. Pasalnya, APBD Perubahan DKI 2017 masih menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan dirinya.

Selain itu, jarak dengan akhir tahun anggaran hanya tinggal dua bulan saja. Artinya, Pemprov DKI hanya tinggal melakukan pembayaran-pembayaran dari proyek pembangunan yang dikerjakan sepanjang tahun 2017.

"Ya silakan saja (kalau ingin dimasukkan). Tapi kalau APBD Perubahan itu otomatis kan kurang dua bulan. Kita sudah sampaikan, APBD-P masih tanggung jawab kami. Kalau bulan Oktober (disahkan), berarti November dan Desember kan tinggal eksekusinya. Tinggal pembayaran-pembayarannya," kata Djarot di Pondok Pesantren Al-Tsafaqah, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).

Sebenarnya, program kerja Anies-Sandi belum bisa sepenuhnya dimasukkan ke dalam APBD DKI 2018. Karena saat ini pengumpulan aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) telah selesai.

Karena untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 dijaring dari Musrenbang yang dilakukan dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi.

"Tetapi 2018, untuk RKPD itu kan sudah dijaring dari bawah, dari Musrenbang itu. Maa hargailah partisipasi dari bawah ketika menyusun RKPD. Itulah yang akan digodok menjadi KUA-PPAS 2018. kalau memang ada (program) itu masukkan ke dalam KUA-PPAS," ujarnya.

Tetapi kalau memang mau memasukkan program, visi dan misinya, Anies-Sandi bisa memasukkannya melalui fraksi pendukungnya -yaitu Fraksi PKS dan Gerindra- agar bisa dimasukkan ke dalam KUA-PPAS 2018.

"Kalau mau masukkan program-programnya ya masuk melalui RPJMD untuk tahun 2018. Kalau untuk APBD Perubahan ya susah, karena sudah dikunci. Boleh juga dimasukkan melalui mereka punya fraksi pendukung, PKS dan Gerindra. Kenapa? Karena sekarang proses musrenbang tingkat provinsi sudah selesai. Sekarang lagi disusun RKPD," terangnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan ia dan Ahok tidak bisa ikut campur dalam penyusunan RPJMD DKI tahun 2018-2022. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan gubernur dan wakil gubernur baru. "Kita tidak ikut campur," tegasnya.