Kelompok Cipayung Plus Minta Pemerintah Tindak Tegas Ormas Anti-Pancasila

Jakarta - Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta sepekat mendukung pemerintah Jokowi-JK dalam menindak tegas ormas-ormas yang anti-Pancasila. Kelompok ini berpandangan bahwa Pancasila sudah final sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak boleh ada pihak yang bisa menggantikannya.

"Kami meminta pemerintah untuk menindak tegas setiap ormas yang berhaluan anti-Pancasila, mengancam persatuan dan kesatuan. Pemerintah harus menegakan hukum seadil-adilnya tanpa memandang latar belakang primordial tertentu," ujar Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta (GMKI) Tam-Tam Sanjaya mewakili Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta saat konferensi pers di Kantor GMKI, Salemba, Jakarta, Jumat (19/5).

Selain Sanjaya, hadir juga dalam konferensi pers tersebut, antara lain Ketua Cabang PMKRI John Paul Arianto Namang, Ketua Koorkom HMI UNJ Aan Yusufianto, Ketua Cabang GMNI Jakarta Timur Yohana Maris Budianti R, Ketua PC Hikmahbudhi Jakarta Timur Abhinyano dan Ketua KAMMI PUSBARA Izharuddin.

Meskipun demikian, Sanjaya tetap berharap pemerintah menggunakan jalur-jalur hukum yang ada dan sah dalam menindak ormas-ormas yang berhaluan anti-Pancasila. Menurut dia, penindakan ormas melalui jalur hukum merupakan langkah konstitusional dan mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap ormas.

"Jadi, penindakan ormas-ormas radikal ini bukan membungkam kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat yang dijamin konstitusi, tetapi untuk memastikan semua ormas berlandaskan ideologi Pancasila yang menghargai persatuan, kesatuan dan kebinekaan" tandas dia.

Sementara Ketua Cabang PMKRI John Paul Arianto Namang meminta Pemerintah tranparan dalam menindak ormas-ormas anti-Pancasila. Pemerintah, kata dia, harus bisa membuktikan bahwa ormas-ormas tersebut nyata-nyata bertentangan atau anti-Pancasila.

"Kita mendukung pemerintah untuk menumpas ormas-ormas anti-Pancasila, namun harus mengikuti jalur-jalur hukum yang ada," ungkap dia.

Arianto juga berharap pemerintah tidak boleh lemah menindak ormas-ormas anti-Pancasila. Pemerintah, kata dia, mempunyai segala instrumen untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai segala ancaman dan intervensi dari siapa pun.