Tambahan 15 Kursi DPR Diprioritaskan di Luar Jawa

Jakarta - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Muhammad Lukman Edy mengatakan bahwa penambahan 15 kursi DPR merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR. Namun sampai saat ini, pansus dan pemerintah belum menyepakati distribusi 15 kursi tersebut.

"Kita sudah sepakat penambahan 15 kursi DPR, tetapi distribusi atau daerah mana saja yang mendapatkan penambahan belum kita sepakati," ujar Lukman dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk "Merancang Pemilu Plus+Plus" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6).

Selain Lukman, hadir anggota Pansus RUU Pemilu Achmad Baidowi, Komisioner KPU 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil.

Salah satu opsi yang muncul di pansus, kata Lukman, tambahan 15 kursi tersebut diprioritaskan untuk dapil di luar Jawa. Pasalnya, saat ini kursi DPR di parlemen dikuasi oleh DPR dari dapil daerah Jawa.

"Sekitar 60 persen kursi DPR dari Pulau Jawa, hanya 40 persen dari luar Jawa. Makanya, salah satu opsi distribusi penambahan kursi adalah khusus untuk luar Jawa, meskipun beberapa dapil di Jawa ada yang kekurangan kursi, seperti Jawa Barat dan Banten," terang dia.

Sementara opsi lain, kata Lukman, daerah yang memperoleh kursi berlebih atau over representated hanya memperoleh tambahan satu kursi. Misalnya, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan hanya dapat tambahan satu kursi karena daerah-daerah tersebut memiliki kelebihan kursi. "Selebihnya didistribusikan ke daerah yang mengalami kekurangan kursi atau bisa diberikan untuk untuk dapil luar negeri yang masih gabung dengan DKI Jakarta. Dapil luar negeri bisa dapat 3 kursi," ungkap dia.

Pansus, kata Lukman, berupaya menetapkan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana aspirasi dari daerah. Namun, kata dia kriteria luas daerah atau kondisi geografi tidak bisa dijadikan ukuran karena pemerintah tidak mempunyai data tentang luas laut per provinsi. "Kita minta data terkait luas laut per provinsi ke pemerintah, ternyata tidak ada ada. Yang ada hanya luas laut Indonesia secara keseluruhan," ungkap dia.

Sementara anggota Pansus Achmad Baidowi mengatakan diskusi dan pembahasan penambahan jumlah kursi di DPR telah memakan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya disepakati penambahan 15 kursi. Menurut dia, semangat DPR dan pemerintah adalah penataan kursi agar proporsional mewakili aspirasi rakyat. "Ada kesepakatan bersama bahwa kursi yang existing sekarang tidak diotak-atik, tetapi menambah kursi untuk mengakomodasi representasi rakyat," pungkas Achmad.