Meski Tanpa Gubernur, Roda Pemerintahan di Bengkulu Berjalan Normal

Bengkulu - Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti bersama istrinya, Lili Maddari ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK terkait kasus OTT, Selasa (20/6) lalu. Meski tanpa kehadiran gubernur, roda pemerintahan di Provinsi Bengkulu, berjalan normal dan lancar seperti biasa.

"Roda pemerintahan di Provinsi Bengkulu, tidak boleh vakum pasca ditahannya Gubernur Ridwan Mukti sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus OTT dua hari lalu, maka tugas-tugas gubernur akan dijalankan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Rohidin Mersyah, " kata Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyatno, di Bengkulu, Kamis (22/6).

Ia mengatakan, setelah Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti resmi ditetapkan tersangka oleh KPK, Wagub langsung menggelar rapat tertutup dengan Plt Sekda, Asisten dan beberapa pejabat di lingkup Pemprov Bengkulu menyikapi hal tersebut.

"Roda pemerintahan di Bengkulu, sampai saat ini tidak ada masalah dan berjalan lancar seperti biasa. PNS dan para pejabat di lingkup Pemprov Bengkulu, diminta bekerja seperti biasa," ujarnya.

Demikian pula para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta tetap fokus menjalankan tugas dan berbagai program kerja yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kita minta kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov Bengkulu, agar tetap bekerja seperti biasa dan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD 2017 segera direalisasikan agar selesai tepat waktu," ujarnya.

Selain itu, seluruh kegiatan yang sudah masuk dalam RPJM Pemprov Bengkulu, akan dijalankan sesuai rencana semula. "Jadi, berbagai kegiatan yang sudah dimasukan dalam RPJMD Pemprov Bengkulu, akan kita jalankan sesuai rencana awal," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, pihaknya meminta seluruh kepala OPD di lingkup pemprov setempat untuk tetap fokus menjalan tugas dan fungsi masing-masing agar penyerapan anggaran 2017 lebih maksimal lagi dari sebelumnya.

"Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi, sehingga penyerapan dana APBD lebih maksimal. Sebab, saat ini penyerapan dana APBD Provinsi Bengkulu, masih rendah dari target sebenarnya," ujarnya.

Permintaan disampaikan mengingat tahun anggaran 2017 masih 6 bulan lagi dan penyerapan anggaran rata-rata masih dibawah 20 persen. "Semestinya penyerapan anggaran 2017 sampai bulan Juni minimal sudah mencapai diatas 30 persen. Karena itu, saya minta pimpinan OPD bekerja lebih optimal lagi," ujarnya.

Wagub Rohidin menambahkan, meski dalam kondisi prihatin atas kejadian yang menimpah Gubernur Ridwan Mukti, tapi ANS dan pejabat dilingkup Pemprov Bengkulu, tetap bekerja seperti biasa dalam melayani masyarakat.

"Kita prihatin atas kejadian ini, tapi sebagai ANS dan pejabat kita tetap bekerja melayani masyarakat. Sebab, pelayanan publik dan roda pemerintahan di Bengkulu, tidak boleh terhenti," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar meminta pemprov setempat, agar tetap fokus melaksanakan APBD 2017, yang sudah disahkan oleh DPRD sebelumnya.

Selain itu, seluruh kegiatan atau proyek yang dianggarkan di APBD 2017, yang belum dilaksanakan agar segera direalisasikan mengingat tahun anggaran tinggal 6 bulan lagi.

Sebab, jika proyek terlambat dikerjakan dikhawatirkan dana APBD tidak dapat terserap dengan baik, sehingga silva menjadi lebih besar dari tahun lalu mencapai Rp 400 miliar.

"Saya minta kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Bengkulu, agar segera melaksanakan proyek-proyek APBD yang ada di instansi masing-masing agar realisasi penyerapan APBD lebih tinggi lagi dari sekarang," ujarnya.